Meneg PP & PA Usulkan Pengiriman TKW ke Arab Dihentikan
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 3203 Kali
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar memberikan arahan kepada Gubernur dan DPRD Propinsi Jawa Barat, Senin Siang [20/6].
Teks dan Foto: Eti Sri Nurhayati / Humas KPP & PA
Bandung - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menyayangkan sikap Arab Saudi terkait hukuman pancung terhadap TKI, Ruyati binti Satubi. Menurut Linda, pihaknya merasa kecolongan atas kasus yang menimpa Ruyati tersebut. Ruyati dieksekusi pancung pada Sabtu kemarin atas vonis pembunuhan seorang perempuan Arab Saudi.
Seusai menghadiri dialog bersama Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan di Gedung Sate Bandung, Senin (20/6), Linda mengatakan pihaknya memrotes keras langkah Pemerintah Arab Saudi yang memancung Ruyati. Pihaknya juga akan menyelidiki kasus itu dan akan mengusulkan agar pemerintah menghentikan pengiriman TKW ke Arab Saudi.
Linda pun berjanji akan mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja wanita di luar negeri. Menurut Linda, UU itu hanya menekankan terhadap penempatan TKI di luar negeri. Sedangkan pasal perlindungan TKW di luar negeri hanya menyebutkan TKW yang hamil tidak boleh menjadi TKI. Linda menilai UU TKI itu mendesak untuk direvisi kembali agar perlindungan TKW menjadi lebih maksimal.
sumber:metrotvnews.com
Terbaru
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 104 )
Pranala Luar





Publikasi Lainya
KemenPPPA Beri Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Korban TPPO dari Irak ( 104 )
Jakarta (3/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan paket bantuan kebutuhan spesifik kepada perempuan korban Tindak Pidana…
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 151 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…