Pemprov Diminta Lebih Responsif Gender

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1559 Kali

MATARAM-Persoalan perempuan dan anak menjadi salah satu isu sentral nasional dan tingkat global. Beragam even, regulasi serta perjanjian terkait perempuan dan anak terus diinisiasi.

Kemarin, Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Linda Gumelar menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama Gubernur NTB, forum koordinasi pimpinan daaerah, DPRD NTB, SKPD terkait serta sejumlah organisasi perempuan NTB di Pendopo Gubernur setempat.

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…