Pemberdayaan Perempuan kurang Maksimal

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2864 Kali

JAKARTA--MICOM: Pemerintah mengakui upaya perbaikan kedudukan dan peran perempuan Indonesia dalam dua dasawarsa ini berjalan sangat lambat. Pendekatan pembangunan belum secara merata dinikmati perempuan dan laki-laki.

"Distribusi hasil pembangunan yang tidak merata memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (gender gap)," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar pada acara Advokasi Pelaksanaan PUG bagi Pimpinan Daerah DPRD dan SKPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Selasa (14/6).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan tersebut adalah gender empowerment measurement (GEM-kualitas perempuan) dan gender related development index (GDI-kesetaraan gender) yang masih rendah. Padahal kedua index tadi sangat berpengaruh pada capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

IPM Indonesia saat ini berada pada pringkat ke-111 dari 177 negara. GDI berada pada peringkat 80 dari 144 negara. Sedangkan di level ASEAN, baik IPM dan GDI Indonesia berada di urutan 7 dari 10 negara, bahkan masih berada di bawah Vietnam.

"Data menunjukan kualitas hidup perempuan kita masih rendah. Selama kualitas rendah maka kualitas bangsa juga ikut rendah," tuturnya.

Perlu dipahami oleh pemangku jabatan di daerah bahwa, peningkatan kualitas hidup perempuan otomatis bakal mendorong tingkat pendidikan anak, kesehatan anak dan ekonomi kelaurga.

"Karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat dari pembangunan," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur NTB M Zainul Madji mengakui kualitas perempuan di NTB masih belum menggembirakan. Hal itu ditunjukkan antara lain dengan angka melek huruf perempuan yang lebih rendah (74,5%) yang dari laki-laki (87,5%). Rata-rata lama sekolah perempuan juga masih tertinggal dari laki-laki.

Faktor budaya dan pemahaman agama yang keliru menjadi penyebab utama masalah ketimpangan gender di NTB. "Untuk masalah penyadaran agama, kita selalu melakukan pendekatan pada para tuan guru (ulama) untuk memberi pengarahan," jelas Zainul.

Di bidang ketenagakerjaan, sumbangan pendapatan laki-laki di NTB memang lebih besar (69,4%) dibanding perempuan (30,59%). Sebagian besar perempuan di NTB terpaksa bekerja menjadi TKW di luar negeri khususnya negara Timur Tengah.

Pemprov NTB sendiri mengaku sudah berupaya agar partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dapat terus ditingkatkan.
"Kendati jumlahnya tidak besar, pada 2011 kita sudah mengaggarkan Rp800 juta guna program pemberdayaan perempuan di sini," tutupnya

Selasa, 14 Juni 2011 12:00 WIB

[sumber: mediaindonesia.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (50)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (110)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (109)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…