Advokasi PUG dan PPRG kepada Gubernur, Legislatif, dan Kepala SKPD di Provinsi Papua Barat

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1978 Kali

Pada 29 Mei 2013 Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum melalui Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Advokasi PUG dan PPRG kepada Gubernur, Legislatif dan para Kepala SKPD di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan gender di Indonesia terutama wilayah Indonesia Timur.

Kesenjangan gender masih terjadi di Indonesia karena pendekatan pembangunan belum secara merata mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pemerintah berkomitman untuk menjadikan isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu Advokasi ini diharapkan dapat membercepat pelaksanaan strategi PUG dan pelaksanaan PPRG di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di segala bidang.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (39)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (88)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (120)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (95)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…