Advokasi ARG di Berbagai K/L Mitra Binaan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1780 Kali

Dalam rangka melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai  Kementerian Lembaga (K/L) dan Daerah, Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum telah memulai advokasi ARG di beberapa K/L antara lain, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pemuda dan Olah Raga(Kemenpora), Kementerian Lingkungan Hidup(KLH), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Mahkamah Agung (MA), Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Advokasi ARG tersebut dilaksanakan di bulan Maret 2013 oleh lima keasdepan yang ada di Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, yakni Asdep Gender dalam Pendidikan, Asdep Gender dalam Kesehatan, , Asdep Gender dalam  SDA dan Lingkungan, , Asdep Gender dalam  Politik dan Penganbilan Keputusan, dan Asdep Gender dalam Hukum. Acara tersebut  dihadiri oleh peserta dari keselonan II dan III.
Advokasi ARG  sangat penting, karena kegiatan ini merupakan pintu gerbang untuk pelaksanaan PPRG di setiap K/L. Selama Tahun 2013 ini, masing masing KL mitra binaan akan didampingi dalam penyusunan pedoman PPRG. Pembukaan wawasan kepada setiap K/L merupakan tantangan tersendiri, karena pemahaman mengenai ARG masih belum sama di seluruh K/L.  Sesuai target Renstra KPP dan PA, diharapkan tahun 2013 ini akan ada 28 K/L yang akan membuat pedoman PPRG.  (yuli)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…