Kemitraan Indonesia dengan Beberapa Negara dalam Equal Futures Partnership (EFP)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1204 Kali

New York – Amerika Serikat meluncurkan Equal Futures Partnership (EFP) yang memajukan dan memperluas kesempatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang politik dan pembanguan ekonomi yang akan menjalin kemitraan dengan beberapa founding members (Indonesia, Tunisia, Belanda, Bangladesh, Benin, Finlandia, Australia, Jordan, Denmark, Senegal, Peru, dan Uni Eropa). EFP juga diarahkan untuk menjadi suatu jaringan kerjasama yang bersifat inklusif yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara yang telah memiliki kerangka hukum bagi pelindungan perempuan (misalnya hak untuk menjadi pemilih maupun kandidat dalam pemilu) dan memiliki komitmen untuk meningkatkan aksi dan kebijakan memajukan perempuan melalui kerjasama dengan semua pemegang kepentingan nasional, selaras dengan prinsip dalam CEDAW dan Beijing Platform of Action (BPfA) serta berbagai resolusi PBB yang terkait lainnya. (24/9)

Setiap negara yang menjadi founding members, diminta untuk menyampaikan komitmen nasional bagi pemajuan partisipasi perempuan, terutama dalam bentuk seperangkat rencana aksi baru yang akan melengkapi dan memperkuat berbagai langkah kebijakan di bidang perempuan yang telah dilakukan selama ini. Negara-negara anggota EFP juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dalam upaya dalam pencapaian hak perempuan atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan menjadi agen pendorong pertumbuhan ekonomi negaranya.

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam gerakan EFP adalah untuk mempercepat perwujudan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan politik sesuai dengan prioritas RPJMN 2010-2014 dan UUD 1945. Adapun quick wins untuk percepatan antara lain adalah policy reform, dengan mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, melaksanakan affirmative actions 30 persen perempuan di politik, memperkuat kapasitas akses dan fasilitasi terhadap perempuan di politik dan usaha mikro dan kecil. Untuk itu Indonesia sudah menyusun draft rencana aksi yang terdiri dari policy reform, capacity development, monitoring evaluasi yang perlu dibahas kembali dengan KL dan CSO sebagai bagian komitmen konkrit dari pelaksanaan EFP di Indonesia yang akan dievaluasi dalam forum EFP bulan April 2013 yang akan datang. (ciput/hm)

Publikasi Lainya

Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (12)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (9)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (7)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (11)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020
Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (81)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,