Kemitraan Indonesia dengan Beberapa Negara dalam Equal Futures Partnership (EFP)

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1585 Kali

New York – Amerika Serikat meluncurkan Equal Futures Partnership (EFP) yang memajukan dan memperluas kesempatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang politik dan pembanguan ekonomi yang akan menjalin kemitraan dengan beberapa founding members (Indonesia, Tunisia, Belanda, Bangladesh, Benin, Finlandia, Australia, Jordan, Denmark, Senegal, Peru, dan Uni Eropa). EFP juga diarahkan untuk menjadi suatu jaringan kerjasama yang bersifat inklusif yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara yang telah memiliki kerangka hukum bagi pelindungan perempuan (misalnya hak untuk menjadi pemilih maupun kandidat dalam pemilu) dan memiliki komitmen untuk meningkatkan aksi dan kebijakan memajukan perempuan melalui kerjasama dengan semua pemegang kepentingan nasional, selaras dengan prinsip dalam CEDAW dan Beijing Platform of Action (BPfA) serta berbagai resolusi PBB yang terkait lainnya. (24/9)

Setiap negara yang menjadi founding members, diminta untuk menyampaikan komitmen nasional bagi pemajuan partisipasi perempuan, terutama dalam bentuk seperangkat rencana aksi baru yang akan melengkapi dan memperkuat berbagai langkah kebijakan di bidang perempuan yang telah dilakukan selama ini. Negara-negara anggota EFP juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dalam upaya dalam pencapaian hak perempuan atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan menjadi agen pendorong pertumbuhan ekonomi negaranya.

Menteri PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam gerakan EFP adalah untuk mempercepat perwujudan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan politik sesuai dengan prioritas RPJMN 2010-2014 dan UUD 1945. Adapun quick wins untuk percepatan antara lain adalah policy reform, dengan mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, melaksanakan affirmative actions 30 persen perempuan di politik, memperkuat kapasitas akses dan fasilitasi terhadap perempuan di politik dan usaha mikro dan kecil. Untuk itu Indonesia sudah menyusun draft rencana aksi yang terdiri dari policy reform, capacity development, monitoring evaluasi yang perlu dibahas kembali dengan KL dan CSO sebagai bagian komitmen konkrit dari pelaksanaan EFP di Indonesia yang akan dievaluasi dalam forum EFP bulan April 2013 yang akan datang. (ciput/hm)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Perempuan, Kekuatan Bangsa dalam Memutus Mata Rantai Covid-19 ( 54 )

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan bahwa perempuan merupakan salah satu kekuatan penting bagi bangsa dalam…

Siaran Pers, Jumat, 15 Januari 2021

Menteri PPPA : Pengesahan RUU PKS Menjadi Undang-Undang Tidak Bisa Ditunda Lagi ( 77 )

Awal tahun ini,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan kembali membahas Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Proyek Legislasi Nasional…

Siaran Pers, Kamis, 14 Januari 2021

Menteri Bintang: Perempuan Harus Berdaya di Seluruh Bidang Kehidupan    ( 58 )

Jakarta (14/01) – Pemerintah secara tegas berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Baik…

Siaran Pers, Kamis, 14 Januari 2021

DPR RI Meminta Anggaran Kemen PPPA Ditambah ( 68 )

Jakarta (14/01) – Apresiasi positif diberikan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…

Siaran Pers, Selasa, 05 Januari 2021

Refleksi Pemberdayaan Perempuan tahun 2020, Menteri PPPA : Dukung Kemajuan Perempuan ( 481 )

Jakarta (5/01) – Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi kita semua, tak terkecuali pada pemberdayaan perempuan Indonesia.