Lokakarya Konvensi Diskriminasi Perempuan

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1696 Kali

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri menggelar lokakarya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, dalam pembukaan lokakarya itu, di Jakarta, Senin, mengatakan, sudah 26 tahun lamanya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Menurut dia, ratifikasi itu bermakna bahwa sebagai negara peserta, Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip konvensi tersebut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

"Konsekwensi dari ratifikasi konvensi adalah bahwa negara memberikan komitmen mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," katanya.

Sebagai negara yang turut meratifikasi, kata dia, Indonesia memiliki kewajiban internasional dalam mengimplementasikan dan melaporkan pelaksanaan konvensi tersebut.

"Terdapat prasyarat agar pemerintah melakukan sosialisasi atas laporan periodik pemerintah Indonesia kepada publik, termasuk institusi nasional dan lembaga swadaya masyarakat, atas dasar tersebut, Kementerian Luar Negeri dan KPP-PA mengadakan lokakarya itu untuk menampung berbagai masukan," katanya.

Jakarta (ANTARA).

 

Publikasi Lainya

Pengumuman, Jumat, 24 Januari 2020

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (411)

PENGUMUMAN Nomor : P.08 Tahun 2020 TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA KATEGORI P1/TL PADA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Menteri Bintang Minta Anak-Anak di Kawasan Wisata Terlindungi dari Bahaya Eksploitasi Anak (49)

Hasil assessment Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan ECPAT Indonesia di 7 (tujuh) destinasi wisata pada 2017,…
Siaran Pers, Kamis, 23 Januari 2020

Apresiasi Mendagri Wajibkan Daerah Memiliki UPTD, Menteri PPPA Minta Dinas Bekerja Cepat Bentuk UPTD (100)

teri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan apresiasi himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri
Buku, Rabu, 22 Januari 2020

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak (46)

Mengenal Ganguan Psikososial Pada Anak
Brosur/Leafet/Boklet, Rabu, 22 Januari 2020

Internet Aman Untuk ANak (37)

Internet Aman Untuk ANak