Jakarta - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar melakukan advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender bagi pimpinan daerah, DPRD serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo, Kamis.

"Advokasi ini diharapkan bisa memperkuat komitmen yang sudah ada diantara para pembuat dan pelaksana kebijakan untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar kepada ANTARA yang menghubunginya melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, selain itu advokasi juga diharapkan bisa memperkuat komitmen pemerintah daerah terkait pemenuhan hak anak di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan jejaring pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait isu gender, perempuan dan anak.

Selain itu, advokasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk kelembagaan terkait anak dan pemberdayaan perempuan di Gorontalo.

Menteri juga menambahkan, tujuan pertemuan tersebut juga terkait penambahan alokasi anggaran bagi Biro Pemberdayaan Perempuan setempat untuk mengintegrasikan isu kesetaraan gender dan memenuhui hak anak.

"Selain itu saya juga ingin meminta dukungan DPRD untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak," katanya.

Hal yang juga penting, tambah Linda, adalah dukungan dari DPRD untuk peningkatan usaha ekonomi bagi kelompok perempuan.

"Kerja sama dengan para anggota dewan menjadi sangat penting, karena melalui kewenangannya dapat mendorong peningkatan penganggaran dalam mendukung keberhasilan implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak," katanya.

Linda mengharapkan, dewan bisa mendorong para penentu kebijakan terkait implementasi program dan anggaran pembangunan di segala bidang agar responsif gender dan peduli anak. [sumber: antaranews.com]