Meneg PP: Jangan Kirim TKI Ke Malaysia, Selama Masih Disiksa

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1636 Kali

Sikap dan tegas perlu dilakukan menyikapi kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, yakni dengan tidak mengirimkan TKI ke Malaysia. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta menegaskan itu dalam Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan di Bekasi, Rabu (10/6).

Menyikapi kasus penyiksaan yang dialami TKI bernama Siti Hajar, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) mengirim surat ke Duta Besar Indonesia di Malaysia agar menangani kasus itu secara intensif, termasuk penyiapan pengacaranya, selain itu, Siti Hajar harus menerima gajinya selama 3 tahun yang belum dibayarkan oleh majikannya.

Terkait kekerasan TKW di Malaysia, pemerintah Indonesia-Malaysia telah memiliki nota kesepahaman (MoU) TKI, namun kini sedang diperbaharui sebab ada beberapa hal krusial yang masih menjadi kendala. Menurut Meneg PP, hal krusial itu di antaranya adalah masalah TKI di Indonesia ditangani oleh Menakertrans, sedangkan di Malaysia ditangani oleh Menteri Urusan Keluarga. Selain itu, Indonesia meminta agar paspor milik TKI dipegang oleh TKI itu, namun ini tidak disetujui oleh Malaysia.

Meutia mengusulkan, dalam nota kesepahaman itu di atur bahwa majikan yang melakukan kekerasan msauk dalam daftar hitam (black list), sehingga tidak bisa lagi mempekerjakan TKW Indonesia. Namun hingga kini belum ada kesepakatan dengan pemerintah Malaysia.

Meutia menjelaskan, ila Indonesia tidak mengirim TKI ke Malaysia, maka perlu disiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengusahakan hutan produksi yang bisa menyerap tenaga kerja, juga d bidang pertanian, dan jasa untuk merawat orang lanjut usia.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap TKW di luar negeri juga terjadi karena permaslahan di dalam negeri. Mulai dari pemalsuan identitas (usia), keterampilan yang minim karena tidak dilatih, dan pemantauan aparat polisi terhadap tenaga kerja legal atau tidak legal. Dalam hal ini peran masyarakat juga perlu.

Sumber:

  • Meutia Hatta: Jangan Kirim TKI ke Malaysia (SUARA PEMBARUAN, 11/6)
  • Meneg PP: Jangan Kirim TKI Selama Masih Disiksa (SINAR HARAPAN, 11/6)

 

 

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan dan Anak Terdampak Covid-19 di Serang, Banten Harus Bangkit dari Situasi Sulit (10)

”Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terutama bagi kaum perempuan dan anak sebagai kelompok…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Perempuan Berdaya, Perempuan Setara  (9)

Jakarta (11/08) - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan lima tahun ke…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Aktivis PATBM Terus Bergerak Aktif Berikan Layanan respon Cepat selama Masa Pandemi Covid-19 (17)

Sejak diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2016 para aktivis gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis…
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Menteri PPPA : Penuhi Hak Anak, Dukung Pemberian Asi Ekslusif (9)

Jakarta (12/08) – 1000 hari pertama anak hingga usia 2 tahun merupakan fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
Siaran Pers, Rabu, 12 Agustus 2020

Sispreneur, Strategi Dukung Perempuan Pelaku UMKM Dalam Masa Pandemi (28)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hari ini meluncurkan Kelas Inkubasi Sispreneur yang ditujukan bagi kalangan perempuan…