Republik Korsel Meminta Dukungan Indonesia dalam Penyelesaian Jugun Ianfu

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3433 Kali

Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan di sela sidang CSW 59 di New York

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan, Kim Heejung di sela sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di UN HQ, New York, AS (10/3)

Pertemuan yang merupakan inisiatif Menteri KG & Keluarga Republik Korea Selatan ini membahas isu "Jugun Ianfu" (perbudakan sex/ wanita penghibur) oleh Pemerintah Militer Jepang di wilayah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Korea merupakan salah satu negara dengan korban Jugun Ianfu yang cukup banyak. Praktek sex slavery tersebut telah meninggalkan dampak mendalam bukan hanya bagi para korban tetapi juga komunitas dan generasi pasca PD II, seperti trauma psikologis dan stigma yang terus melekat pada korban dan keturunannya.

Sebagian korban menuntut Pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara langsung, merehabilitasi nama mereka (para korban), dan memastikan Jugun Ianfu sebagai bagian dari kurikulum di pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Jepang. Untuk itu, Menteri KG & Keluarga Republik Korea meminta dukungan agar hal ini dapat didaftarkan di badan UNESCO PBB.

Sementara itu, persoalan Jugun Ianfu di Indonesia, berada pada fase pemulihan. Pemerintah Jepang telah meminta maaf kepada Pemerintah melalui Presiden RI dan memberikan santunan untuk para korban. Santunan tersebut digunakan untuk pembangunan Panti Sosial Tresna Wedha (PSTW) di beberapa provinsi atas kesepakatan Pemerintah RI dan Jepang. Pada saat ini, bagi Indonesia, kompensasi lebih lanjut didelegasikan kepada Kemensos sebagai penanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [ATK]

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (5)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (74)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Kemen PPPA Dorong Pemerintah Daerah Tempatkan Isu Perkawinan Anak Sebagai Isu Prioritas (50)

Pada 2019 terdapat kenaikan jumlah provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, dari yang semula 20 provinsi di…
Siaran Pers, Rabu, 05 Agustus 2020

Pro dan Kontra RUU PKS, Menteri Bintang: Mari Bersatu Ciptakan Payung Hukum yang Komprehensif  (72)

Jakarta (3/08) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dari konsep, naskah akademik, sampai dapat menjadi rancangan…
Pengumuman, Senin, 03 Agustus 2020

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019 (438)

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN…