Indonesia dan Pemerintah Fiji Sepakat Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3343 Kali

Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Pemerintah Fiji di sela-sela Sidang CSW 59 di New York

 

Jakarta (14/3) – “Indonesia dan Pemerintah Fiji sepakat melakukan kerjasama dalam hal pemberdayaan perempuan dan anak serta pengentasan kemiskinan. Indonesia berharap kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya pertukaran pengetahuan antar perempuan Indonesia dan Fiji,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), Yohana Yembise dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di Markas Besar PBB New York.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Fiji, Rosi Sofia Akbar menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Fiji mengucapkan terima kasih atas bantuan pelatihan untuk pengolahan rumput laut, kerajinan bamboo, dan kerajinan kayu yang diberikan Indonesia. Di masa mendatang, pemerintah Fiji juga ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan akses permodalan agar kaum perempuan di negaranya dapat berkiprah menjadi pengusaha kecil dan menengah. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri PP & PA, Yohana Yembise menyatakan dukungan dan kesediaannya untuk melanjutkan kerjasama tersebut.

Selain dengan pemerintah Fiji, Menteri PP & PA, Yohana Yembise juga melakukan pertemuan bilateral dengan Under Secretary-General & Executive Director UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Dalam pertemuan tersebut, Under Secretary-General & Executive Director UN Women mengapresiasi keberhasilan Indonesia, namun juga berharap keikutsertaan kelompok laki-laki untuk mendukung gender mainstreaming untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.

Sementara itu, dalam round table CSW 59, Menteri PP & PA, Yohana Yembise menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, antara lain dengan mengharmonisasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif gender / tidak diskriminatif, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan TKI di luar negeri. Untuk itu, Menteri PP & PA menegaskan pentingnya kesamaan pola pikir dari seluruh stakeholder guna mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap kebijakan tiap-tiap sektor. Salah satu caranya yaitu dengan mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (Gender Responsive Planning and Budgeting).

 
Foto Terkait:
 
Pertemuan Bilateral dengan  antara Menteri PP-PA, Yohana Yembise dengan Under Secretary-General & Executive Director UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Dukung Peningkatan Layanan Unit PPA POLRI, Menteri Bintang Ingatkan Pelayanan Berperspektif Korban (7)

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan multi sektoral, sehingga layanan perempuan dan anak korban kekerasan harus diberikan secara komprehensif dan…
Siaran Pers, Selasa, 11 Agustus 2020

Menteri PPPA : Ajak Anak Praktikkan Nilai Pancasila dalam kehidupan Nyata (78)

Di tengah arus globalisasi yang kuat, ancaman intoleransi dan perpecahan, ideologi militan, serta ketidakadilan menjadikan tantangan tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai…
Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (91)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (80)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (62)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…