ASEAN Consultation of Cultural and Religious Practice Impacting on the Right of Childern

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 3118 Kali

Jakarta (22/11). Bertempat di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Sekretariat ASEAN dan UNICEF East Asia Pacific Regional Office melaksanakan Konsultasi Regional Praktek Budaya dan Agama yang Berpengaruh Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Konsultasi dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut yaitu dari tanggal 18-20 November 2014.

‘Tujuan konsultasi ini adalah untuk mengidentifikasi praktek-praktek budaya dan ritual agama yang membawa dampak bagi pemenuhan hak anak baik dampak positif maupun negatif’ demikian dijelaskan Ibu Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam sambutan pembukaannya.

‘identifikasi tersebut perlu sebagai langkah awal untuk membuat kebijakan yang responsive anak dalam bidang agama dan budaya serta untuk menemukan solusi implementatif atas permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait isu agama dan budaya dalam upaya pemenuhan hak anak’ imbuh Menteri Yohana.

Wakil Indonesia pada Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Anak, Ahmad Taufan Damanik, menjelaskan bahwa konsultasi ini penting untuk melindungi anak dari beragam bentuk kekerasan dan diskriminasi hak anak yang mengatasnamakan agama dan budaya serta untuk mempromosikan lebih lanjut praktek-praktek budaya dan ritual agama yang memiliki kontribusi positif bagi pemenuhan hak anak.

‘Adanya praktek agama dalam Islam yang memerintahkan agar anak disusui selama 2 tahun adalah salah satu contoh bentuk dukungan pemenuhan hak anak dalam praktek agama. Meskipun demikian, ada banyak praktek lainnya yang justru menghambat pemenuhan hak anak seperti praktek pernikahan dini’, demikian disampaikan Pak Taufan.

Konsultasi ini melibatkan para pemangku kebijakan langsung dalam pemenuhan hak anak yang terdiri dari tokoh agama, budaya, pemerintah, akademisi, praktisi, pemerhati anak dan forum anak dari seluruh negara anggota ASEAN. Konsultasi ini juga menghadirkan Prof. Gamal Serour, Director of the International Islamic Center for Population Universitas Al-Azhar yang menekankan pentingnya merujuk pada sumber yang otentik dan kuat dalam menafsirkan beragam ajaran Islam.

‘salah satu sumber hukum Islam yang seolah-olah menjadi justifikasi perlakukan diskriminatif kepada anak-anak dan perempuan adalah hadist, disini saya menghimbau untuk selalu melihat kepada hadist yang otentik dan kuat dalam menafsirkan ajaran agama dikarenakan banyak hal yang sebenarnya bukan ajaran agama dianggap sebagai ajaran agama hanya karena ia berasal dari dunia Arab’ demikian disampaikan Prof Gamal.

Pada kesempatan ini, 4 orang anak Indonesia yang berasal dari Forum Anak Payukumbuh, Bangka Belitung, Surakarta dan Jakarta diberikan kesempatan khusus untuk melakukan presentasi atas praktek budaya dan agama yang berpengaruh pada pemenuhan hak anak dari perspektifnya. ‘Pelibatan anak-anak ini adalah salah satu upaya pemenuhan hak partisipasi anak sehingga suara mereka memang benar-benar didengar dan diakomodir dalam kegiatan dan pembuatan kebijakan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada mereka’ Pak Taufan Damanik menegaskan tentang pelibatan anak pada Konsultasi ini.

Konsultasi ini ditutup oleh Deputi Menteri Bidang Perlindungan Anak KPP-PA, Dr. Wahyu Hartomo, setelah sebelumnya dilaksanakan identifikasi komitmen masing-masing perwakilan negara yang hadir atas tindak lanjut dari hasil Konsultasi Regional ini

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (38)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (87)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (119)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (94)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…