Kementerian Keuangan pada tanggal 24 September 2014 menyelenggarakan acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013 di Gedung Dhanapala di jalan Senen Raya No. 1 pada acara tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meraih juara kedua dalam pelaksanaan Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kategori Kementerian/Lembaga dengan jumlah satker 10 – 100 satker. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan (Bapak Muhamad Chatib Basri) kepada Staf Ahli Menteri Bidang Agama (Ibu Siti Khadijah Nasution) sebagai Pejabat Eselon I yang mewakili KemenPPPA.

KemenPPPA menerima penghargaan tahun ini adalah untuk yang kedua kalinya pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, setelah penghargaan serupa pada tahun 2013.

Dalam sambutannya Menteri Keuangan menyampaikan tujuan dari pemberian penghargaan kinerja pengelolaan BMN pada refleksi dan apresiasi pengelolaan BMN guna mendorong K/L untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan BMN yang semakin tertib adiministrasi, tertib fisik, maupun tertib hukum

Dirjen Kekayaan Negara (Bapak Hadiyanto) dalam laporannya mengatakan: "Indikator Penghargaan terdiri dari kategori tetap dan kategori pilihan. Kategori tetap meliputi utilisasi BMN dan kepatuhan pelaporan, sedangkan kategori pilihan terdiri dari pelaksanaan sertifikasi BMN, continuous improvement awards, peer collaboration awards, dan Bandha Tadya Abiwada diberikan kepada K/L yang tiga kali berturut-turut memperoleh award pengelolaan BMN."

Harapan Menteri Keuangan pada acara penghargaan tersebut, harus adanya pengelolaan barang milik negara yang makin tertib, dan pemerintah mendatang memiliki buku aset kekayaan negara, termasuk sumber daya alam, agar seluruh aset milik negara dapat lebih tercatat secara administrasi maupun fisik yang tertib hukum.

Pengelolaan BMN yang baik pada K/L akan memberikan kontribusi yang signifikan pada penyajian nilai BMN dalam Laporan Keuangannya, sehingga dapat membantu peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 2008 – 2014 KemenPPPA opini BPK atas LK KemenPPPA adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Irf).