Menteri PP dan PA : Kapasitas Perempuan Pelaku Usaha Diperlukan Dalam Persaingan Ekonomi Global

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2487 Kali

Beijing - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Linda Gumelar memimpin delegasi Indonesia pada pelaksanaan 2014 APEC Women and the Economy Forum (APEC-WEF), tanggal 21-23 Mei 2014 di Beijing, Tiongkok dengan tema “Harnessing the Power of Women for Asia-Pacific Prosperity”. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC-WEF tahun lalu di Bali atau Outgoing Chair, Menteri PP dan PA diberikan kesempatan untuk memberikan opening remarks pada opening ceremony, yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota APEC.

Dalam sambutannya, Menteri PP dan PA menegaskan tentang pentingnya komitmen dari seluruh economies untuk meningkatkan aksi-aksi konkrit dan implementatif dalam pemberdayaan perempuan, terutama pemberdayaan di bidang ekonomi, termasuk peningkatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu bersaing dalam ekonomi global.

Menteri PP dan PA juga mengapresiasi economies yang telah banyak melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya, terutama perempuan. Namun demikian, tantangan yang hampir sama pada semua economies adalah masih rendahnya tingkat penggunaan teknologi dan informatika (ICT) oleh perempuan dalam mendukung kegiatan ekonominya. Selain itu, akses perempuan pada kapital yang relatif masih rendah, juga menjadi tantangan pada sebagian besar economies.

Menteri PP dan PA berharap, penyelenggaraan APEC-WEF di Beijing tahun ini, dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit bagi peningkatkan kualitas hidup perempuan pada sektor ekonomi, termasuk menindaklanjuti Joint Ministerial Statement, yang dihasilkan dari the 1st Joint Ministerial Meeting on Small and Medium Enterprise (SME) and Women, pada APEC-WEF tahun lalu di Bali.

Pada sesi pemaparan dari masing-masing economies, Menteri PP dan PA menyampaikan bagaimana strategi pengarusutamaan gender menjadi bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan. Linda Gumelar juga memaparkan berbagai capaian yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan tiga sub-tema APEC-WEF tahun ini, yaitu Women and Green Development, Women and Regional Trade and Economic Cooperation, dan Policy Support and Women’s Economic Empowerment. Capaian-capaian tersebut dihasilkan oleh berbagai kementerian/lembaga, yang memiliki komitmen dan concern pada pembangunan pemberdayaan perempuan.

Pada bagian akhir pemaparannya, Menteri PP dan PA menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat penerapan strategi pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, sehingga perempuan dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, dan juga di kawasan Asia Pasifik.

2014 APEC-WEF dihadiri oleh economies dengan jumlah sekitar lebih dari 300 peserta, terdiri dari pemerintah dan perempuan pelaku dunia usaha.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (43)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya