Menteri PP-PA, Linda Gumelar Mewakili Negara Anggota ASEAN Pada Sesi ASEAN Joint Statement

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1128 Kali

Linda Amalia Sari Gumelar saat membacakan ASEAN statement dalam sesi ASEAN Joint Statement di Sidang CSW ke-58

 

New York - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar selain memberikan statement nasional pada sidang CSW ke-58, juga memberikan statement ASEAN pada sesi ASEAN JOINT STATEMENT, dimana Linda Gumelar mendapatkan kesempatan untuk mewakili negara-negara ASEAN; Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam dan Thailand dalam menyampaikan perkembangan dan pencapaian target MDGs di negara- negara anggota ASEAN.

"Di ASEAN, MDGs merupakan cerminan komitmen untuk membangun perhatian masyarakat. ASEAN menyampaikan beberapa tujuan dan target untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan sehingga membatasi gap pembangunan di ASEAN." ujar Linda Gumelar kemarin.

ASEAN mengidentifikasi bahwa inti dari tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam mencapai target MDGs adalah antara lain: Pertama, masalah kesehatan yang tidak seimbang, dimana terdapat etnis minoritas, perempuan, anak, lansia, masyarakat di desa dan orang dengan kebutuhan khusus yang termarginalkan. Kedua, faktor non-medis, khususnya ketidaksetaraan gender akan berdampak pada perempuan, dan masyarakat di desa. Ketiga, kurangnya pengaurusutamaan gender, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pertumbuhan dan aksi siaga bencana. Keempat, terdapat gap dalam pencapaian target MDGs di antara negara-negara ASEAN. Kelima, disamping peningkatan data statistik di ASEAN, tersedianya data untuk menggabungkan perspektif gender di program nasional dan regional masih dibutuhkan dorongan.

Roadmap ASEAN yang telah disusun ini untuk mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam memaksimalkan pembangunan dengan mengatasi gap pembangunan antara negara-negara anggota, mengintegrasikan ekonomi dan sosial budaya di ASEAN, mendorong kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, dan juga memfokuskan pada 5 faktor yaitu antara lain advokasi dan hubungan, pendidikan, SDM, keahlian dan juga kerjasama regional.

“ASEAN juga berkomitmen untuk memberikan akses dan kesempatan dalam pembangunan manusia, kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat negara anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN mengakui pentingnya kerjasama dalam menggabungkan perspektif gender pada setiap bidang pembangunan. ASEAN juga mendorong pengarusutaman gender sebagai hal yang mendasar untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki dimana pendapat ini juga terefleksi ke dalam Deklarasi Ha Noi.” sambung Linda Gumelar pada saat membacakan statement ASEAN.

Saat ini, ASEAN juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan jumlah proyek regional dan berbagai kegiatan dalam "Rencana Aksi Komite Perempuan ASEAN 2011 - 2015" untuk mendorong kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kesejahteraan dan hak perempuan. [HM]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (43)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya