Membangun Wacana Publik Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Media Visit
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 2702 Kali
Jakarta (5/3) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar melakukan kunjungan ke Kompas TV sebagai bentuk Media Visit oleh Kementerian dalam menyampaikan isu- isu perempuan dan anak berikut dengan kebijakannya siang ini.
Pada kesempatan ini, Linda Gumelar menyampaikan strategi dari Kementerian PP dan PA dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan dan anak.
Diketahui, tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Untuk itu Kementerian PP dan PA mendorong untuk keterwakilan perempuan di parlemen dapat dicapai dengan baik sehingga isu-isu perempuan dan anak dapat terakomodasi dengan baik.
"UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memberikan hak bagi perempuan dalam kepengurusan partai dan pengajuan bakal calon legislatif. Dimana Kepengurusan partai di semua tingkatan wajib mengakomodir sekurang-kurangnya 30% perempuan." ujar Linda Gumelar di depan jajaran Kompas TV.
Peningkatan kesadaran dan pembekalan politik dapat mendukung keterwakilan politik perempuan sehingga terbangun pentingnya eksistensi dan peran perempuan dalam bidang politik. Salah satu caranya adalah melalui kampanye publik yang intensif dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti media.
Berdasarkan hal ini, menjadi dasar kegiatan media visit kali ini dapat membangun wacana publik melalui program peningkatan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan pada Pemilu 2014. Penyebaran informasi melalui media merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam membuka akses yang lebih luas dan komprehensif bagi perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik.
Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi seluruh media di indonesia termasuk Kompas TV dalam memberitakan informasi- informasi yang positif terutama dalam mendukung kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. [HM]
Publikasi Lainya
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 ( 37 )
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 kerjasama antara Kemen PPPA dengan BPS