KPP-PA Kembali Meraih WTP Dari BPK Ke-5 Kalinya

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1751 Kali

 

Setelah sukses di Tahun Anggaran (TA) 2008, 2009, 2010 dan 2011 kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), untuk kelima kalinya berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Tahun Anggaran (TA) 2012. Keberhasilan KPP-PA dalam mempertahankan opini tertinggi ini selama lima tahun berturut-turut merupakan konsistensi komitmen KPP-PA dalam mewujudkan good governance sebagai fondasi kehidupan demokrasi.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP&PA), Linda Amalia Sari, “Saya merasa bangga dengan capaian ini dan tentunya capaian ini tidak boleh berhenti di titik ini saja. Saya terus mengupayakan agar KPP-PA dapat mempertahankan opini WTP ini, sehingga KPP-PA dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara. Semua upaya ini pun saya anggap sebagai salah satu langkah dalam menegakkan good governance, dimana hal tersebut menjadi fondasi terciptanya kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.”

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperiksa oleh BPK RI setiap tahun, berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk Pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN ini pun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan juga Catatan atas Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi.

Laporan Keuangan KPP-PA di TA 2012 dinilai WTP oleh BPK karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), cukup dalam pengungkapannya, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta sesuai dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Mempertahankan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari Menteri dan seluruh pejabat serta pegawai KPP dan PA untuk mencapainya.

Oleh karena itu, keberhasilan yang diraih KPP-PA pada tahun 2012 ini diharapkan dapat diraih kembali di tahun-tahun berikutnya. Harapan KPP-PA untuk kembali mencapai opini tertinggi dalam laporan keuangan, merupakan sebuah target yang telah tertuang dalam perjanjian kerja antara Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara pada November 2009 silam. [ans]

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (6)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (16)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (59)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (83)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (82)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…