Meneg PP-PA, Linda Amalia Sari Gumelar memberikan pembekalan kepada mahasiswa angkatan 59 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

1 Juni 2013 lalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai bentuk peringatan tersebut, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar memenuhi undangan dari Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan memberikan pembekalan kepada mahasiswa-mahasiswi PTIK angkatan 59. Menurut Linda, kelahiran Pancasila sebagai ideologi negara menandai bahwa bangsa Indonesia  ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk dan hidup dengan kebhinekaan. “Kebhinekaan itu harus dapat dirawat dan dikelola dengan cara berkeadaban, tidak egois, tanpa kekerasan dan penindasan pada kelompok yang lemah” ujar Linda di hadapan seluruh mahasiswa PTIK angkatan ke – 59 (3/6).

Selain mengatur hukum, Pancasila juga merupakan konsep etis yang mengatur segala perilaku dan moral etis  para penyelenggara Negara dan masyarakat yaitu  dari  lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan berbagai kelompok masyarakat yang ada.

Pada kesempatan tersebut, Linda menambahkan topik pada pembekalannya yaitu mereduksi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai lingkup penegakan hukum KDRT dan penerapan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai dasar Negara di dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan budaya sehari-hari, baik di lingkup publik maupun di rumah tangga.

“Nilai-nilai kemanusiaan yang mengandung butir-butir saling menghormati, mengasihi, toleransi, keadilan dan kesetaraan masih mengalami tantangan, dan nilai-nilai persatuan terutama di beberapa wilayah di Indonesia mengalami tantangan dengan   munculnya soliditas primordial dan terjadinya konflik komunal karena SARA.” Lanjut Linda.

Masih adanya kekerasan terhadap perempuan  dan anak di dalam rumah tangga maupun masyarakat mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya kita laksanakan karena nilai-nilai sosial budaya yang ada masih kental dengan budaya patriarki  yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai warga Negara kelas dua;  perempuan dan anak perempuan dianggap makhluk yang lemah, kurang percaya diri dan tidak berdaya kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki.

Menghilangkan paradigma, pola pikir,  sikap dan tingkah laku budaya patriarki inilah yang menjadi tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam konteks bagaimana menjabarkan nilai-nilai ideologi  Pancasila; bagaimana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dapat diwujudkan; bagaimana hak perempuan dan anak dipenuhi dan dilindungi; bagaimana diskriminasi terhadap perempuan dan anak dapat dihapuskan dan bagaimana nilai-nilai cinta kasih, zero tolerance terhadap kekerasan di dalam keluarga, membangun keluarga sejahtera dan harmonis dapat diciptakan melalui kebijakan-kebijakan yang disusun dan berkoordinasi, mengadvokasi dan memfasilitasi stakeholder di pusat dan daerah.[HM]