Meneg PP & PA wakili ASEAN dalam Sidang Komisi Kedudukan Wanita PBB ke - 57

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2506 Kali

Bertempat di Markas Besar PBB New York, 4 – 15 Maret 2013, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak (Meneg PP&PA) selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia, menghadiri Persidangan Sesi ke-57 Komisi Kedudukan Wanita PBB (Comission on the Status of Women - CSW). Acara pembukaan persidangan ini, dihadiri oleh 45 negara anggota, sejumlah negara dan lembaga internasional observer, dan ratusan organisasi perempuan dari berbagai negara.

Rangkaian Persidangan CSW ke-57 akan berlangsung tgl 4-15 Maret dengan agenda utama pembahasan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan review keputusan bersama CSW ke-53 tentang pembagian tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam penanganan HIV/AIDS serta isu kunci tentang kesetaraan gender paska MDGs 2015.

Meneg PP&PA juga mendapatkan amanat untuk menyampaikan statement bersama atas nama grup ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam dan Thailand) dalam sesi diskusi umum selepas sesi pembukaan. Beliau menekankan bahwa kawasan ASEAN berkomitmen tinggi dengan zero tolerance policy terhadapViolence Againts Women (VAW) dan HIV-AIDS serta upaya-upaya regional yang telah dilakukan untuk memperkuat komitmen tersebut.

“Meskipun telah banyak ragam capaian dan progres telah kami raih dalam advokasi kami terhadap hak-hak perempuan, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masih seringkali terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dan juga masyarakat umum. Oleh karena itu, ASEAN pun berulang kali menegaskan komitmennya dalam upaya penghapusan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang diawali dengan pembentukan ASEAN Women Leaders’ Conference pada tahun 1975 yang kemudian di lanjutkan dengan pembentukan the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC), pada tahun 2010”, terang Meneg PP&PA dalam pidatonya.

Beliau pun menambahkan bahwa pada KTT ASEAN Ke-21 di Kamboja, November 2012 kemarin, seluruh Negara-Negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadopsi the ASEAN Human Right Declaration di setiap kebijakan masing-masing Negara.

“Deklarasi ini tidak hanya mengutamakan hak perempuan sebagai bagian yang melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia serta asas kebebasan, tetapi juga melingkupi pemenuhan hak anak, lansia, orang berkebutuhan khusus, pekerja migran, serta kelompok rentan akan ancaman dan marginalisasi. ASEAN sangat mendukung ragam kebijakan dan program nasional yang diberlakukan di setiap negara, sebagai wujud dari upaya yang terintegrasi dan menyeluruh dalam mewujudkan penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini membantu kami untuk mengukur sejauh mana ASEAN dapat menghapus berbagai macam bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, seperti yang tercermin dalam ASEAN’s Declaration on the Elimination of Violence Againts Women di tahun 2004”.

Selain itu, sejalan dengan tema persidangan CSW ke-57 yang juga mengangkat agenda pembagian tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam penanganan HIV/AIDS, Meneg PP&PA juga menegaskan ragam upaya yang terus di realisasikan di kawasan ASEAN. ASEAN telah berkomitmen kuat dan menyiapkan langkah yang pasti dalam mencapai tujuan“zero new HIV infections, zero discrimination, and zero AIDS-related deaths”, seperti yang telah dideklarasikan dan diadopsi semenjak KTT ASEAN Ke-19 di Bali pada November 2011 kemarin.

“Negara anggota ASEAN juga telah sepakat untuk terus menguatkan kerjasama regional untuk mengurangi penularan HIV di kawasan ASEAN khususnya pada kelompok-kelompok perempuan dan anak perempuan yang sangat rentan akan penularannya. Kesepakatan ini telah dideklarasikan pula pada the Consultative Meeting on HIV and Key Affected Women and Girls:  Reducing Intimate Partners’ Transmission of HIV within ASEAN, yang diselenggarakan di Lao DPR pada November 2012 kemarin”, papar Meneg PP&PA

Baik masalah kekerasan maupun penularan HIV-AIDS, agaknya masih belum cukup menghantui kehidupan kaum perempuan. Seakan tidak ada habisnya, kaum perempuan dan anak perempuan juga dibayang-bayangi oleh masalah kemiskinan sehingga membuat permasalahan yang ada menjadi semakin kompleks. Wajah perempuan dan anak perempuan di ASEAN akan selalu dinaungi kemiskinan karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dengan kemiskinan.

Untuk itulah, ASEAN berkomitmen untuk membantu Negara-Negara anggotanya untuk  mempromosikan dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) sebagai jawaban dari permasalahan kemiskinan yang melanda kaum perempuan dan anak perempuan. Komitmen ini tercermin pada the Joint Declaration on the Attainment of the MDGs in ASEANyang diadopsi pada KTT ASEAN Ke-14 – Maret 2009 kemarin, dan menjadi bagian dari pembentukan the ASEAN Roadmap for the Acceleration of the MDGs.

“Berkenaan dengan upaya pengentasan kemiskinan ini, ASEAN telah membangun beragam inisiatif. Dengan semangat‘ASEAN-help-ASEAN’, berbagai inisiatif tersebut dituangkan ke dalam pemetaan seluruh tantangan global dan juga saling bertukar pengalaman dalam mengimplementasikan kebijakan serta program masing-masing Negara terkait pembangunan desa tertinggal dan pengentasan kemiskinan.”

Sebagai penutup, Meneg PP&PA pun mengungkapkan harapan besar ASEAN pada tindak lanjut persidangan CSW ke 57 ini. ASEAN berharap Komisi ini mampu mengambil peran utama dalam sentralisasi dan penyertaan isu perempuan pada pos agenda pembangunan tahun 2015.

Lebih jauh lagi, ASEAN sangat berharap CSW mampu menegaskan pentingnya memunculkan prioritas terhadap kesetaraan gender pada agenda pembangunan pasca 2015, baik di negara berkembang maupun negara maju. Harapan ini ternyata selaras dengan agenda persidangan CSW ke-57 yang mengedepankan the Beijjing Declaration dan CEDAW sebagai landasan dalam mengambil langkah besar selanjutnya.

“ASEAN menyadari bahwa CEDAW belum sepenuhnya diratifikasi oleh seluruh Negara yang ada, posisi ini disinyalir dapat menjadi penghalang dalam advokasi perlindungan hak-hak kaum perempuan. Untuk itulah ASEAN pun akan berupaya untuk meyakinkan Negara-Negara lainnya agar dapat segera meratifikasi CEDAW dan memungkinkan terselenggaranya sebuah Konvensi yang mampu menyatukan ‘Penerimaan yang Universal’ terhadap CEDAW, sebagai dasar legitimasi atas segala tantangan serta penghapusan ragam bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan”, tegas Meneg PP&PA.

Disamping itu pada sela-sela persidangan, Meneg PP&PA juga melaksanakan pertemuan bilateral yakni dengan Ms. Ana Mato, Minister of Health, Social Service and Equality Spanyol. Pertemuan ini membahas agenda tentang upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masing-masing negara. Rencana kerjasama lebih lanjut lebih difokuskan pada upaya pencegahan tindak kekerasan, utamanya di kalangan generasi muda, dan penyediaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Bahkan Spanyol pun mengusulkan untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional membahas hal ini secara khusus; pihak Indonesia dengan antusias mendukung rencana tersebut dan secara detail akan didiskusikan pada kesempatan yang berbeda.

Meneg PP&PA juga berkesempatan menyampaikan pidato tentang reformasi hukum dan praktek-praktek terbaik dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia dalam side event yang disponsori Turki di sela-sela persidangan. Hadir dalam side event ini sebagai pembicara lainnya adalah Menteri Pendidikan dan Budaya Belanda, Menteri Sosial dan Kesetaraan Turki, Menteri Pembangunan Internasional Inggris dan Wakil Direktur UN Women. [ans].

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas_kpp@yahoo.co.id

 

 

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (41)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (44)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (90)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (82)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA Perkuat Peran Forum Anak (80)

Bali (13/09) – Partisipasi anak, merupakan satu dari 5 hak dasar anak yang terendah dalam hal pemenuhannya