Wakil Presiden, Boediono membuka kegiatan  Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam

Indonesia dipercaya untuk menjadi penyelenggara konferensi tingkat internasional melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai Peran Perempuan dalam Pembangunan di Negara-Negara Anggota OKI (the Fourth Ministerial Conference on the Role of Women in Development of Organization of Islamic Cooperation Member States). Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 Desember 2012 di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan dua tahunan yang keempat setelah sebelumnya diselenggarakan di Turki, Mesir dan Iran.

Selain dihadiri oleh negara anggota OKI, akan hadir pula perwakilan dari badan-badan subsider OKI, para pengamat dan tamu-tamu undangan lainnya, yang berjumlah kurang lebih 250 peserta. Pembukaan KTM OKI ke-4 dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 2012 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan – Jakarta, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, Boediono. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) RI, Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu, dan Executive Director UN-Women Michelle Bachelet juga menyampaikan sambutannya pada acara tersebut.

Meneg PP & PA RI akan bertindak selaku Pemimpin Sidang dan akan dibantu oleh sejumlah wakil yang berasal dari kawasan Asia, Afrika dan Timur-Tengah. Delegasi Indonesia pada persidangan ini akan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian PP-PA dan beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian dan Lembaga terkait.

KTM OKI Ke-4 mengenai Peran Perempuan dalam Pembangunan kali ini akan mengangkat tema “Strengthening Women’s Participation and Roles in Economic Development in OIC Member States”. Pada kesempatan ini, negara-negara anggota akan saling berbagi pandangan mengenai peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi serta mengkaji perkembangan implementasi Rencana Aksi OKI untuk Pemajuan Perempuan (OIC Plan of Action for the Advancement of Women atau OPAAW) yang sebelumnya disepakati di Kairo pada tahun 2008.

OKI merupakan salah satu organisasi inter-governmental terbesar di dunia yang saat ini beranggotakan 57 negara berpenduduk Muslim dari berbagai kawasan. OKI telah memainkan peran penting dalam menyuarakan kepentingan bersama masyarakat Islam di dunia dengan semangat memajukan perdamaian dan keselarasan diantara warga dunia. Kerangka dialog dalam OKI juga memberikan perhatian pada isu-isu global yang menjadi kepentingan masyarakat internasional saat ini, termasuk isu perempuan.

Dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah KTM OKI ini, menunjukkan apresiasi masyarakat Muslim internasional atas peran yang dimainkan Indonesia di dunia internasional selama ini sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat dan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang memiliki komitmen dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Khusus dalam KTM OKI kali ini, Indonesia juga akan menyuarakan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi hak perempuan dan mendorong adanya partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan. Pada akhir pertemuan, akan dihasilkan Jakarta Declaration dan sejumlah rekomendasi kunci yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun kebijakan negara anggota OKI bagi pemajuan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Melalui KTM OKI ke-4 ini, Indonesia mendorong adanya diskusi yang lebih mendalam, spesifik dan strategis terhadap salah satu common areas of concern dalam OPAAW. Indonesia mengangkat isu pembangunan ekonomi mengingat sebagian besar negara anggota OKI merupakan negara berkembang dan memiliki tantangan yang hampir serupa terkait peran dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi perempuan baik dalam memperoleh pekerjaan, akses terhadap sumber daya produktif dan keuangan maupun dalam konteks migrasi.

Indonesia selalu hadir di setiap perjuangan dan transformasi OKI, sebagai organisasi multilateral. Kami terus mendukung reformasi dan proses restrukturisasi OKI. Diantaranya yang berkenaan dengan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya tentang pembahasan isu-isu kaum perempuan. “Kesetaraan gender dan kemajuan kaum perempuan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi kesetaraan gender juga telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut lagi, kondisi tersebut dapat memberikan multiplier effect pada pengembangan kapasitas perempuan di bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan politik”, Ungkap Wapres Boediono.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu dari tiga isu pengarusutamaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, yang meliputi 1) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, 2)Pengarusutamaan pemerintahan yang baik dan 3) Pengarusutamaan Gender. Untuk lebih menerapkan pengarusutamaan gender, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Peraturan ini telah mendorong kementerian/lemaga untuk menerapkan anggaran yang responsif gender.

Lebih lanjut lagi, Wapres Boediono menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi yang dialami penduduk Palestina, yang sudah lama mengalami krisis kemanusiaan, yang kini makin diperparah dengan kekerasan yang baru-baru ini terjadi. “Saya menghimbau Negara-Negara OKI harus terus memberikan kontribusinya dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan Negara Palestina yang melibatkan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Sangat penting bagi kita untuk sepenuhnya mendukung proses rekonsiliasi di Palestina. Dalam hal ini, Indonesia juga menyambut baik telah diadopsinya Resolusi PBB pada tanggal  29 Nopember 2012 yang didukung oleh 138 negara anggota PBB, termasuk Indonesia sebagai co-sponsor, untuk meningkatkan status Palestina di PBB menjadi “non-member-observer state” dari “entity.  Resolusi ini menandakan tonggak penting akan pengakuan Palestina sebagai negara yang independen dan berdaulat. Resolusi ini juga mengakui  semua kerja dan dukungan  tanpa henti dari negara OKI akan nasib Palestina sejak awalnya.  Di masa yang ajan datang, kita perlu terus menerus mendorong semua pihak untuk melakukan dialog untuk rekonsiliasi dan perdamaian.”

Meneg PP & PA pun menambahkan bahwa, “Indonesia sangat prihatin atas tingginya jumlah korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak, dalam kekerasan dan pertikaian bersenjata yang terjadi baik di Palestina maupun di wilayah lainnya. Kami menyerukan agar masyarakat internasional untuk mendukung terbentuknya suatu Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta hidup berdampingan dengan damai bersama Israel. Kita sebagai anggota OKI harus tetap memberikan dukungan bersama-sama untuk menjamin agar tujuan ini tercapai. Keprihatinan serupa juga muncul terhadap kekerasan yang terus bergulir di Suriah. Kami mendorong agar kelompok-kelompok yang bertikai, untuk mencari solusi damai yang merefleksikan aspirasi penduduk Suriah dan menjaga keutuhan negara Suriah.”

“Dukungan untuk perdamaian dunia tersebut pun sejalan dengan salah satu tujuan dan prinsip dari OKI adalah memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan mendasar di dunia Muslim. Hal ini juga meliputi hak-hak dari kelompok perempuan, anak-anak, pemuda, lanjut usia, dan orang-orang berkebutuhan khusus, dengan tetap menjaga nilai-nilai keluarga dalam Islam,” tambah Meneg PP & PA.

Piagam OKI juga menggaris bawahi tekad negara anggota untuk menjaga dan memajukan hak-hak perempuan dan partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara anggota.

Kemudian di akhir sambutannya, Wapres Boediono pun mengungkapkan, “Saya yakin bahwa delegasi akan sepenuhnya memanfaatkan konferensi ini untuk berbagi ide dan bertukar pengalaman dan pelajaran. Saya sangat berharap bahwa negara-negara anggota OKI akan mengadopsi dokumen hasil berisi rekomendasi strategis yang tidak hanya merespon tantangan yang dihadapi oleh perempuan di dunia Islam, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada perbaikan perempuan di seluruh dunia. Dan kita akan melakukannya dengan mengikuti nilai-nilai Islam, perdamaian, keadilan, toleransi dan martabat manusia, seperti yang tercantum dalam Piagam OKI.”