5.000 Anak Indonesia Terjerat Hukum

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 1419 Kali

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar menyampaikan, saat ini lebih dari 5.000 anak Indonesia berhadapan dengan hukum (ABH).

Saat ini, anak-anak di bawah umur tersebut mendekam di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengadvokasi para anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum tersebut, Kementerian PP dan PA menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Peradilan Anak selesai pada 2011.


“Dalam RUU ini dijelaskan bahwa para ABH akan ditangani secara restorative justice. Jadi, penanganan terhadap anak-anak dalam bentuk pemulihan, bukan balas dendam. Sebab,jika balas dendam akan masuk ranah pidana,” ungkap Istri Jenderal Agum Gumelar kepada SINDO di Jakarta Rabu (20/4).

(sumber: seputar indonesia.com)

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (42)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (31)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (91)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (128)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (95)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…