Indonesia targetkan punya 100 Kota Layak Anak

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 2417 Kali

Meneg PP & PA Linda Amalia Sari Gumelar berfoto bersama seusai peluncuran Kota Layak Anak (KLA) dan membuka Konferensi Internasional II Asia Pasifik Layak Anak di Hotel Sunan, Solo Kamis (30/6).
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA


SOLO: Indonesia menargetkan mempunyai 100 Kota Layak Anak (KLA) pada 2014 yang untuk mencapainya diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, LSM, maupun masyarakat.

"Untuk mencapai kota layak anak (KLA) memanmg tidak mudah. Tapi kita harus menyediakannya. Memberi ruang bagi anak untuk tumbuh kembang lebih optimal, dan anak mendapatkan hak-haknya," kata Linda Amelia Sari Gumelar, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak hari ini seusai meluncurkan KLA dan membuka Konferensi Internasional II Asia Pasifik Layak Anak di Hotel Sunan, Solo.

International Conference on Child Friendly Asia Pacific 2011 ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang sama di Florencia, Italia, tahun lalu. Saat itu, kata Linda, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi kedua. Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta dari seluruh Indonesia, dan sejumlah negara. Ada 14 nara sumber asing yang berbicara dalam konferensi yang mengangkat tema Engaging children (Partisipasi anak).

Linda menuturkan Solo dipilih sebagai tempat penyelenggaraan konferensi karena kota ini merupakan salah satu yang termasuk dalam pengembangan KLA. "Sejauh ini Surakarta sudah menunjukkan peningkatan yang bagus dalam perwujudan KLA. Tak berlebihan kalau pertemuan tingkat internasional ini diadakan di sini," ujarnya.

Dia menuturkan konferensi layak anak bertujuan mendapatkan pelajaran dan pengalaman terbaik dari negara-negara lain, dalam hal pembangunan KLA. Ke-75 kota/kabupaten yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi KLA itu, lanjutnya, sudah masuk dalam jaringan ramah anak Asia Pasifik.

"Karena sudah masuk jaringan internasional, maka kita bisa saling tukar pikiran dengan negara yang lebih maju dalam implementasi kota yang layak anak," tambah Linda.

Sebuah kota/kabupaten bisa disebut KLA, jika anak-anaknya mampu berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengembangan wilayahnya. "Pemerintah Indonesia punya komitmen kuat untuk memfasilitasi keberadaan KLA di seluruh wilayah. Salah satunya dengan diterbitkannya Inpres No 1/2010 tentang percepatan pembangunan melalui KLA," ujar Linda.

[sumber: bisnisindonesianews.com]

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (67)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (50)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (110)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (146)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif korban (109)

Meski Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dari daftar pembahasan…