Berdayakan Ekonomi Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 19 Februari 2016
  • Dibaca : 6198 Kali
...

MENEG PP & PA LINDA AMALIA SARI GUMELAR TENGAH ASYIK BERBINCANG DENGAN ABDUL HAKIM (9 TH) ANAK BERKEBUTUSAN KHUSUS, DI SELA-SELA KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN PACITAN, PROPINSI JAWA TIMUR, SELASA PAGI, 15 MEI 2012.
TEKS DAN FOTO: ANTHONY FIRDAUS / HUMAS KPP & PA

 

Hingga kini masih ada sekitar 7 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Penyebabnya beragam, mulai perceraian, ditinggal merantau hingga suami meninggal dunia. Karenanya, pemerintah berupaya memberi perhatian lebih bagi para perempuan.

"Ada sekitar 7 juta perempuan kepala keluarga," ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari Gumelar, saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, Selasa Pagi (15/5).

Tingginya angka "single parent" dari kaum hawa tersebut otomatis menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya di Kementerian PP & PA. Sebab dari sekian perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan.

Upaya yang akan dilakukan pemerintah, lanjut menteri, lebih diutamakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pasalnya, sebagai orang tua tunggal mereka menanggung beban lebih berat. Satu sisi mereka harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Di lain pihak harus memberi perhatian dan pendidikan bagi anaknya.
Kemen PP dan PA pun sedang menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk industri rumahan. Dasar penyusunan kebijakan itu kantaran menjamurnya industri rumah tangga. Sayangnya, banyak pelaku industri kecil yang belum mengetahui aturan terkait bidang yang ditekuninya itu.

"Mereka hanya ingin rumah tangganya tetap berjalan," ungkap Menteri Linda.
Kebijakan yang sedang digodok itu juga akan mengatur sejumlah hal lain. Seperti akses ke pihak perbankan untuk mendapatkan modal usaha, penanganan limbah hasil produksi, keamanan serta kenyamanan konsumennya.

Ia lalu mencontohkan pembentukan semacam kelompok atau paguyuban perempuan "single parent" yang menjadi kepala rumah tangga, seperti halnya di Malang, Jatim.

Menurut Meneg PP & PA, dengan dukungan dari pemerintah daerah kelompok-kelompok itu kemudian mengaktualkan kemampuan yang mereka miliki sebagai modal meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Menteri Linda menandaskan, posisi para perempuan single parent atau kepala rumah tangga perempuan sejauh ini masih terbilang rawan, terutama dari ancaman tindak kejahatan, baik kekerasan fisik maupun perdagangan manusia.

Oleh karena itu, Meneg PP & PA berharap peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah hal itu terjadi. Salah satunya dengan memberdayakan ekonomi keluarganya.

"Kuncinya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan agama," ujar Meneg PP & PA.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Selasa, 18 Februari 2020

Kasus Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Anak Melalui Media Online Mengkhawatirkan, Menteri PPPA Angkat Suara (95)

Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan…
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018 (37)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2018
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (19)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017
Buku, Senin, 17 Februari 2020

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2017 (16)

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017
Siaran Pers, Minggu, 16 Februari 2020

Kemen PPPA Terjunkan Tim Dampingi Anak Korban Perundungan di Malang (150)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerjunkan tim untuk menindaklanjuti kasus perundungan yang menimpa pelajar SMPN 16 Malang,…