Pencanangan KPP-PA Sebagai Zona Integritas Bebas Korupsi

  • Dipublikasikan Pada : Jumat, 19 Februari 2016
  • Dibaca : 3704 Kali

Menteri PP-PA Yohana Susana Yembise Bersama Dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Perwakilan Pimpinan Kpk Dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia,

Menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (16/3)

 

Senin, 16 Maret 2015 menjadi hari yang bersejarah bagi upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Pasalnya di tanggal itulah Menteri PP-PA, Yohana Yembise menandatangi Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penandatanganan tersebut, ungkap Yohana, merupakan satu langkah kongkrit keseriusan komitmen KPP-PA dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, sebagai bagian utama dari tonggak pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan KPP-PA sejak 3 tahun lalu.

“Penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini menjadi penting guna menghindari perilaku yang merugikan organisasi, bangsa dan negara, baik kerugian waktu dalam mencapai efektifitas pelaksanaan tugas, maupun kerugian negara pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan,”ungkap Yohana Yembise dalam kegiatan yang disaksikan oleh Menteri PAN RB, Pimpinan KPK, Ketua Ombudsman Republik Indonesia,  perwakilan masyarakat peduli perempuan dan anak, juga rekan media tersebut.

Dalam kegiatan yang digelar di Gedung Kementerian PP-PA itu juga Yohana mengungkapkan bahwa KPP-PA telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan korupsi, diantaranya dengan menetapkan regulasi internal tentang pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), memperkuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan membangun sarana pengaduan pelanggaran melalui whistle blowing sistem (WBS). Dengan melakukan berbagai langkah kongkrit dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, diharapkan tidak hanya mencegah kerugian negara dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melakukan investasi masa depan yang efektif bagi bangsa dan Negara Indonesia.

“Kami berharap semua yang hadir dalam kesempatan ini tidak hanya menjadi saksi atas penguatan komitmen kami dalam pencegahan korupsi, tetapi juga kami mengharapkan dukunganm bimbingan, dan arahan agar zona integritas menuju wilayah bebas korupsi benar-benar dapat dilaksanakan di Kementerian PP-PA. Kami juga berharap seluruh staf dan pejabat Kementerian PP-PA untuk bertekad dan berkomitmen melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian PP-PA. Komitmen dan tekad ini menjadi prasyarat terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di Indonesia melalui integritas, transparansi dan akuntabilitas semua pihak,”tegas Yohana di akhir sambutannya.

Publikasi Lainya

Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020 (15)

Indikator Kinerja Utama Sekretarian Kementerian PPPA Tahun 2020
Dokumen Kinerja, Selasa, 25 Februari 2020

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019 (10)

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2019
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi) (9)

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA 2015-2019 (Revisi)
Dokumen Perencanaan, Selasa, 25 Februari 2020

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020 (12)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemen PPPA 2020
Siaran Pers, Senin, 24 Februari 2020

Peran Serta Dunia Usaha, Dorong Hak Anak Terpenuhi (85)

Kemen PPPA meresmikan Gerai Starbucks Community Store pertama di Indonesia di Pasar Tanah Abang,