Press Release : Cegah Kekerasan Anak Melalui Gerakan Perlindungan Terpadu Anak Berbasis Masyarakt (PATBM)

  • Dipublikasikan Pada : Kamis, 10 Maret 2016
  • Dibaca : 3249 Kali

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

CEGAH KEKERASAN ANAK MELALUI GERAKAN PERLINDUNGAN TERPADU ANAK

BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  

Siaran Pers Nomor: 24 /Humas KPP-PA/3/2016

Jakarta (10/3) – Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dengan menerbitkan kebijakan dan program kegiatan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun, berbagai upaya yang selama ini berjalan lebih fokus pada penanganan keluarga dan anak yang rentan dan beresiko / sudah menjadi korban kekerasan. Sementara program terkait memperkuat tataran sosial, seperti norma sosial, sikap, perilaku orang tua dan masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak belum dilakukan secara maksimal.

 

“Menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat, maka Kementerian PP dan PA menginisiasi lahirnya sebuah gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Gerakan ini diinisiasi oleh masyarakat dan untuk masyarakat / kelompok orang yang tinggal di desa atau kelurahan yang mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya secara mandiri. Kebijakan PATBM ini dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia yang mempunyai kultur dan budaya yang berbeda-beda,” ujar Menteri Yohana pada kegiatan pelaksanaan pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Hotel Milenium, Jakarta, Kamis (10/3).

 

            Dalam mengimplementasikan kebijakan PATBM tersebut sampai di tingkat desa/kelurahan, pada 2016 Kementerian PP dan PA akan mengembangkan model di 136 desa/kelurahan  yang berada di 68 kabupaten/kota di 34 provinsi. PATBM berorientasi pada kegiatan terpadu mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi dengan cara membangun sinergitas dengan (jaringan horizontal) berupa lembaga desa - perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, PATBM desa lain, kelompok bapak-bapak, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan SKPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), P2TP2A, Babinsa, Babinkamtibmas, sekolah, dan lain-lain.

 

            “Melalui kebijakan PATBM ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dalam bentuk pencegahan dan penanganan terpadu untuk menurunkan angka kekerasan pada anak dengan mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach) dan meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap anak  dengan  melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia. Saya berharap Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender (PSW/PSG) sebagai mitra dalam melakukan pendampingan pelaksanaan model PATBM di wilayah masing-masing,” tutup Menteri Yohana.

 

  

              HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

 e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 16 September 2019

Raih Kategori Nindya, 3 Kab/Kota ini Jadi Tuan Rumah Media Trip KLA 2019 (52)

Kota Semarang, Kabupaten Sleman, dan Kota Balikpapan terpilih menjadi tuan rumah Media Trip Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2019
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perkuat Kapasitas Auditor Demi Tingkatkan Program Responsif Gender di Sumatera Barat (50)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan acara Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran…
Siaran Pers, Minggu, 15 September 2019

Perencanaan Pembangunan Butuh Suara dari Kelompok Anak (56)

Bali (15/9) – Tantangan perlindungan anak dalam pembangunan sangat beragam.
Siaran Pers, Sabtu, 14 September 2019

Forum Anak Bukan Organisasi Eksklusif (100)

Bali (14/9) – Ada satu syarat utama untuk menjadi anggota Forum Anak, yakni masih berusia anak atau di bawah 18…
Siaran Pers, Jumat, 13 September 2019

Perlindungan Setara bagi Anak Penyandang Disabilitas (83)

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman