KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Uji Coba Pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga

  • Dipublikasikan Pada : Minggu, 30 April 2017
  • Dibaca : 2980 Kali
...

Berdasarkan Peraturan Presiden No.59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Kementerian PP dan PA), bahwa Kementerian PP dan PA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pembangunan keluarga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencari jalan penyelesaian banyak masalah di dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, keluarga memberi corak pada masyarakat dan di dalamnya dikembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Baik buruknya SDM dan juga masyarakat, ikut ditentukan oleh bagaimana keluarga. Keluarga juga merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan anggotanya dan masyarakatnya. Keluarga juga merupakan wahana utama untuk penyelesaian banyak masalah yang dialami oleh individu.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga, Kementerian PP dan PA telah menyusun konsep dan indikator pembangunan keluarga sebagai ukuran capaian dan beberapa instrumen termasuk instrument pendataan data ketahanan keluarga sebagai acuan dan pedoman pelaksana pembangunan ketahanan keluarga oleh pemerintah daerah. Secara khusus Kementerian PP dan PA telah melakukan ujicoba pendataan data ketahanan keluarga di desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan, dan desa Karangaji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu hasil pendataan agar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dalam pembangunan daerah, dan sekaligus memperoleh masukan untuk penyempurnaan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga yang telah disusun perlu dilakukan ujicoba.

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Tempat Kegiatan : Batu, Kab.Jepara
Waktu pelaksanaan kegiatan : 15 - 16 Mei 2017

BENTUK KEGIATAN
Paparan dan diskusi yang akan disampaikan oleh para narasumber terkait Konsep ketahanan keluarga, dan pemanfaatan data IKK dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian dilanjutkan diskusi kelompok, peserta dibagi 2 (dua) kelompok yang masing-masing membahas: isu prioritas ketahanan keluarga, alternative penyelesaian isu, identifikasi mekanisme yang bisa digunakan untuk penyelesaian isu ketahanan keluarga, dan identifikasi kebutuhan kebutuhan desa untuk pelaksanaan mekanisme yang disepakati, baik yang meliputi : SDM, Informasi, Koordinasi, Jejaring dan Anggaran yang dibutuhkan.

TUJUAN
1. Menggali isu-isu ketahanan keluarga
2. Mencari alternatif penyelesaian isu ketahanan keluarga 
3. Memperbaiki Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

PEREMPUAN BERDAYA, KELUARGA TANGGUH,  BANGSA SEJAHTERA (17)

“....Ibuku, karena kalianlah kami disini. Kalian rela menahan panas, hujan, lapar, setiap tetes keringat dan air mata hanya demi kami.…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

KEPEDULIAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BUMI PAPUA (31)

Jakarta (14/12) – Pembangunan manusia di Papua terkait dengan upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta upaya pemenuhan dan perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Kemen PPPA bersama YPII Tandatangani Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (39)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menandatangani kerja sama dalam rangka penyelenggaraan…
Siaran Pers, Kamis, 13 Desember 2018

KALIMANTAN TENGAH,  PROVINSI PERTAMA SEMARAKKAN PHI KE-90 (67)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (13/12) – Mengawali serangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90, yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22…
Siaran Pers, Selasa, 11 Desember 2018

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH (53)

Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan…