Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkomitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas perempuan Indonesia dengan memberdayakan mereka melalui penguatan ekonomi perempuan. Melalui program Pengembangan Industri Rumahan (IR) diharapkan dapat memberdayakan perempuan di bidang ekonomi untuk mensejahterakan kaum perempuan di bidang ekonomi tanpa harus mengganggu tugasnya di ranah domestik, seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain.

"Saya atas nama Pemerintah Pusat melalui pertemuan ini ingin berpesan kepada seluruh warga Sumatera Barat termasuk warga Kabupaten Solok agar berbagai komitmen terkait IR ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan kaum perempuan Indonesia dan demi terwujudnya kesetaraan gender yang hingga saat ini terus diperjuangkan. Ini sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan Indonesia." Ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Kabupaten/Kota Layak Anak bagi 13 Kabupaten/Kota di Solok, Sumatera Barat.

Program Pengembangan IR merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam mengentaskan masalah Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan sesuai dengan program unggulan KemenPPPA "Three ENDS" poin ketiga yaitu Akhiri Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan. Untuk mendukung program ini, Menteri Yohana menyerahkan bantuan alat untuk kebutuhan IR berupa alat masak kepada Kabupaten Tanah Datar yang nantinya akan disalurkan kepada ibu-ibu pelaku IR.

"Kami telah melakukan pemetaan untuk memberikan bantuan dan pelatihan Industri Rumahan (IR) kepada UKM di Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak 433 perempuan berminat mengikuti IR tetapi karena biaya terbatas maka kami hanya pilih 150 orang saja. Kami hanya memberikan bantuan alat saja sementara modal dari mereka sendiri. Ternyata mereka berkembang dari awal pendapatannya hanya Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per hari sekarang sudah bisa Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per hari. Saya berterimakasih dengan bantuan ini, saya harap kami bisa lebih banyak membantu perempuan di Kabupaten Tanah Datar," Tegas Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi di acara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Yohana sekaligus meresmikan 13 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit. "Saya meminta kepada seluruh unsur komunitas masyarakat untuk ikut serta melindungi anak-anak. Ibu-ibu harus melindungi anak-anaknya, selain karena memang tanggung jawab kita, jangan sampai anak-anak diserahkan atau dititipkan kepada pihak lain karena saat ini telah terjadi banyak modus kejahatan di mana-mana. Bagi wanita karier diharapkan memperhatikan pendidikan anak dan memanfaatkan waktu luang untuk becengkrama dengan anak-anak mereka," ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.
 

"Pemerintah Daerah harus berkomitmen kuat dalam menjalankan 24 indikator KLA, diantaranya setiap anak harus memiliki akta kelahiran, membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). KemenPPA menargetkan pada 2019 semua kabupaten dan kota telah memiliki Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin) untuk mendukung operasional dalam melindungi perempuan dan anak. Saya juga meminta kepada seluruh bupati atau walikota untuk turun langsung ke desa dalam merealisasikan KLA tersebut sehingga dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada Tahun 2030," tutup Menteri Yohana. (publikasi dan media KPPPA)