KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Sinergisitas Partisipasi Publik dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Perempuan dan Anak

  • Dipublikasikan Pada : Rabu, 02 Agustus 2017
  • Dibaca : 4777 Kali
...

Beragam dan luasnya permasalahan perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Partisipasi masyarakat pada pencegahan dan penanganan masalah sangat dibutuhkan dengan melakukan kerja bersama (bersinergi), sehingga pencegahan dan penanganan masalah dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Sinergi adalah kerjasama antara kelompok-kelompok yang berkomitmen untuk bersatu yang menciptakan efek yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai lembaga dan organisasi masyarakat untuk melakukan sinergi. Mengapa sinergi? Karena dengan sinergi, permasalahan perempuan dan anak akan  bisa dicegah dan ditangani secara lebih efektif dengan bersatunya berbagai institusi yang saling mengisi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA menggalang partisipasi semua pihak, tidak hanya sesama lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun juga lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga Riset, dunia usaha dan media, untuk turut bersama-sama terlibat dalam pembangunan PPPA, sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing

Partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia

Contoh sinergi yang sudah terjalin dengan baik bisa kita lihat pada Komisi Penyiaran Indonesia yang berkomitmen menyelenggarakan Panduan Anugerah Penyiaran Ramah Anak yang berisi tentang kewajiban media sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas segala program siaran yang layak di konsumsi oleh anak, selanjutnya Kegiatan Blusukan Seni oleh Lembaga Masyarakat Karang Taruna Rusunawa Marunda bersama dengan Inspirator-inspirator PUSPA pada  yang menjadi pelatih bagi warga-warga rusunawa agar memiliki kegiatan yang positif melalui kegiatan seni. Karena partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia

Berangkat dari hal tersebut, inisiasi dalam mendukung pembangunan PPPA akan semakin bermakna dan lebih besar dampak dan jangkauannya, apabila terjalin sinergitas antara pemerintah dan partisipasi publik sehingga permasalahan perempuan dan anak di Indonesia bisa diselesaikan dengan baik.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Minggu, 16 Desember 2018

PEREMPUAN BERDAYA, KELUARGA TANGGUH,  BANGSA SEJAHTERA (17)

“....Ibuku, karena kalianlah kami disini. Kalian rela menahan panas, hujan, lapar, setiap tetes keringat dan air mata hanya demi kami.…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

KEPEDULIAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BUMI PAPUA (31)

Jakarta (14/12) – Pembangunan manusia di Papua terkait dengan upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta upaya pemenuhan dan perlindungan…
Siaran Pers, Jumat, 14 Desember 2018

Cegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), Kemen PPPA bersama YPII Tandatangani Kerja Sama Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (39)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menandatangani kerja sama dalam rangka penyelenggaraan…
Siaran Pers, Kamis, 13 Desember 2018

KALIMANTAN TENGAH,  PROVINSI PERTAMA SEMARAKKAN PHI KE-90 (67)

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (13/12) – Mengawali serangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90, yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22…
Siaran Pers, Selasa, 11 Desember 2018

PELAYANAN INFORMASI HUKUM DI KEMEN PPPA SEMAKIN CEPAT, MUDAH DAN AKURAT MELALUI JDIH (53)

Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum karena saat ini terdapat beberapa permasalahan…