Percepatan Pelaksanaan Stranas PUG melalui PPRG
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 10860 Kali
Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasonal (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Nomor :SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum diantaranya ialah : Penyusunan Pedoman RKPD dan RAPBD terhadap Permendagri, agar dimasukan PPRG didalamnya. Kemudian melaksanakan penyusunan bahan Training untuk para calon Fasilitator PPRG yang akan nantinya akan menjadi fasilittaor baik di Pusat maupun di Daerah, telah dilaksanakan pula kegiatan penyusunan bahan advokasi untuk Eselon I sampai IV yang akan diterapkan di daerah. Setelahnya dilakukan pula secara bersamaan kegiatan penyusunan bahan advokasi Menteri ke Provinsi terkait PPRG.
Pada tanggal 13 Mei Menteri PP dan PA telah melaksanakan Advokasi kepada Gubernur dan DPRD di Provinsi Jambi. Pad kegiatan tersebut, Menteri memaparkan mengenai pelaksanaan PUG, Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi, dan dipaparkan pula mengenai PPRG. Selanjutnya Menteri PP dan PA akan melaksanakan advokasi di Provinsi Gorntalo, yang rencananya dijadwalkan pertengan bulan Juni.
Selain dua provinsi tersebut, Menteri akan pula melaksanakan advokasi ke tujuh provinsi lainnya. (yuli).
Publikasi Lainya
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 51 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…