Informasi Tentang Fact Sheet APEC Women and The Economy Forum 2013
- Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
- Dibaca : 25916 Kali

F A C T S H E E T
APEC Women and the Economy Forum 2013
“Women as Economic Drivers”
Bali International Convention Center, the Westin Resort Nusa Dua
6-8 September 2013, Indonesia
I. Asia Pacific Economic Cooperation
Sebagai forum ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Cooperation yang lebih dikenal sebagai APEC, memiliki misi utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan di kawasan. Gagasan pembentukan APEC pertama kali secara terbuka disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, dalam pidatonya di Seoul, Korea pada bulan Januari 1989.
Belakangan tahun itu, 12 negara Asia-Pasifik bertemu di Canberra, Australia untuk mendirikan APEC dimana anggota pendiri terdiri atas: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. Pada tahun 1991, keanggotaan APEC diperluas dengan bergabungnya Cina, Hong Kong dan Cina Taipei bergabung pada tahun 1991. Meksiko dan Papua New Guinea mengikuti setelahnya pada tahun 1993, dan Chili bergabung pada tahun 1994. Hingga saat ini negara anggota APEC, disebut sebagai ekonomi, berjumlah 21 negara dengan penambahan Peru, Rusia dan Vietnam pada tahun 1998.
II. Policy Partnership on Women and the Economy
Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE) atau Kemitraan Kebijakan APEC tentang Perempuan dan Ekonomi menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam kegiatan APEC. Hal ini juga memberikan saran kebijakan tentang isu-isu gender dan mendukung kesetaraan gender mana yang relevan dengan proses APEC.
Pada tahun 1998 Pemimpin APEC mengesahkan rekomendasi dari Pertemuan Tingkat Menteri pertama pada Perempuan di Makati City, Filipina, dan ini menghasilkan pembentukan Rapat Pejabat Senior '(SOM) Ad-Hoc Advisory Group on Gender Integration (AGGI). AGGI ditugaskan untuk membantu pelaksanaan "Kerangka untuk Integrasi Perempuan di APEC" dalam kelompok APEC, dan memberikan rekomendasi tentang integrasi gender. Mandatnya berakhir pada tahun 2002 dan kemudian Para Menteri mengesahkan pembentukan Gender Focal Point Network (GFPN) untuk terus memajukan pelaksanaan Kerangka dan untuk mempertahankan prestasi AGGI dalam mempertahankan kesadaran tentang isu-isu gender.
PPWE didirikan pada Pertemuan Pejabat Senior (SOM) kedua pada bulan Mei 2011 yang diadakan di Big Sky, Montana, Amerika Serikat. PPWE merupakan gabungan antara GFPN dan Women's Leadership Network (WLN), yang merupakan perwakilan sektor swasta untuk menciptakan badan publik-swasta tunggal sekaligus merampingkan dan meningkatkan pengaruh isu-isu perempuan dalam APEC.
PPWE secara efektif bertindak sebagai mekanisme kelembagaan untuk melaporkan kepada SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation (SCE) mengenai kegiatan dan outcome APEC yang berbasis gender. Target utama dari PPWE adalah untuk menyediakan hubungan antara kelompok kerja APEC, ekonomi APEC dan Sekretariat APEC untuk memajukan integrasi ekonomi perempuan di wilayah APEC untuk kepentingan semua anggota.
III. APEC Women and the Economy Forum (WEF) 2013
Tiga komponen APEC – WEF:
a. Dialog Publik dan Swasta terkait isu-isu utama pemberdayaan perempuan (Public-Private Dialogue on key issues for Women’s Empowerment/PPDWE) akan diselenggarakan pada 6 September 2013 dihadiri oleh lebih dari 300 pemimpin perempuan dari masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah dan akademisi dari ekonomi APEC;
b. APEC Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE) akan diselenggarakan pada 7 September 2013; dihadiri oleh pejabat pemerintah senior dari negara-negara APEC;
c. High Level Policy Dialogue (HLPD) on Women and the Economy akan diselenggarakan pada tanggal 8 September 2013; dihadiri oleh menteri yang bertanggung jawab pada bidang pemberdayaan perempuan dari ekonomi APEC.
APEC WEF 2013 akan diselenggarakan di sela APEC SOM3 2013 pada bulan September di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik (KPP-PA) akan menjadi penyelenggara APEC WEF 2013.
Indonesia akan mengundang delegasi total 20 delegasi dari setiap negara untuk menghadiri WEF, dipimpin oleh seorang pejabat tinggi, idealnya pada tingkat menteri, bertanggung jawab untuk spektrum yang luas dari masalah kebijakan ekonomi di tingkat menteri. Komposisi delegasi masing-masing harus diputuskan oleh masing-masing ekonomi, dengan memperhatikan representasi yang seimbang dari sektor publik dan swasta, akademisi dan masyarakat sipil.
Selain itu, di salah satu pertemuan publik-swasta di WEF, Indonesia berencana untuk memberikan penghargaan kepada dua inovator muda wanita terkemuka berusia 18-40 tahun dari masing-masing ekonomi dan meminta setiap negara membantu identifikasi pada proses nominasi. Kedua inovator dapat menjadi bagian dari delegasi atau di luar delegasi. Para kandidat diharapkan adalah tokoh wanita muda yang sukses dalam bidang teknologi, pengusaha dan inovator, yang inovasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam perekonomian.
IV. Tema dan Sub tema
Untuk WEF 2013, Indonesia menunjukkan tema “Women as Economic Drivers” (Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi) dengan tiga sub-tema sebagai berikut:
1. Reformasi structural/Structural Reform
Meliputi diskusi tentang apa struktural reformasi, peraturan dan kebijakan yang akan ditempuh, terutama kebijakan yang akan memungkinkan perempuan untuk mereformasi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan dukungan untuk perempuan dibuat dalam konteks pembangunan ekonomi dan pertumbuhan inklusif dan dapat difokuskan pada, antara lain, pengeluaran pengumpulan data dan analisis, penelitian dan pengembangan, modal, subsidi mendesain ulang, dan meningkatkan fleksibilitas dan pelaksanaan anggaran. Komitmen lainnya dari reformasi struktural adalah Program Jaring Pengaman Sosial.
2. Perempuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) / Women and ICT
Merupakan diskusi tentang cara untuk mengambil keuntungan penuh dari bakat perempuan melalui penggunaan TIK. Munculnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), beragam alat teknologi dan sumber daya untuk membuat, menyebarkan, menyimpan, membawa nilai-penambahan dan mengelola informasi tidak harus menjadi kesenjangan gender yang berikutnya, tetapi membawa perempuan ke dalam perekonomian. Peralatan TIK apa saja yang tersedia untuk memberdayakan perempuan, dan bagaimana mereka dapat disebarluaskan untuk digunakan lebih lanjut di kalangan perempuan di negara-negara APEC?
3. Infrastruktur dan Human Capital/ Infrastructure and Human Capital
Pembahasan pembangunan infrastruktur lunak dan keras, dan kekuatan modal manusia yang akan membuka pintu ke peluang ekonomi bagi perempuan. Krisis global yang menjulang tidak harus menjadi kesempatan lain yang terlewatkan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih lanjut dalam perekonomian. Apa jenis infrastruktur harus dibangun untuk membantu perempuan dalam mengakses informasi, memperoleh pengetahuan dan berkontribusi terhadap perekonomian? Apa aspek modal manusia harus dikembangkan secara khusus untuk perempuan?
V. Topik PPDWE
Dialog Swasta Publik tentang Perempuan dan Ekonomi akan dilakukan pada tanggal 6 September 2013. Pembicara akan terdiri dari ahli, akademisi, praktisi, Instansi Pemerintah, LSM dari Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara APEC lainnya untuk membahas pada sub-tema. PPDWE akan dihadiri oleh lebih dari 500 pemimpin perempuan dari masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah dan akademisi dari ekonomi APEC.
Pertemuan akan terdiri dari tiga panel di setiap bagian dengan topik masing-masing bagian sebagai berikut:
1. Reformasi Struktural
2. Perempuan dan ICT
3. Infrastruktur dan Human Capital
Publikasi Lainya
KemenPPPA Kecam Kasus Pelecehan Seksual Oleh Kepsek dan Guru Madrasah Di Wonogiri ( 46 )
Jakarta (2/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah (M) dan…
Jakarta (1/6) – Dalam upaya mempercepat Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…
Jakarta (1/6) – Upaya mempercepat Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya dilakukan di Provinsi Bali. Dalam rangka percepatan tersebut, Kementerian Pemberdayaan…
Jakarta (1/6) – Dalam rangka percepatan Provinsi Layak Anak, pemenuhan target RPJMN 2024, dan target rencana strategis, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan…
Jakarta (31/5) – Selama Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kemitraan dengan G20 EMPOWER…