Kontribusi Perempuan di Pemerintah Minim

  • Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Februari 2016
  • Dibaca : 7568 Kali

Kontribusi perempuan di pemerintahan atau eksekutif masih sangat kecil. Hal itu terungkap dari data yang disampaikan Ani Soetjipto dalam Seminar yang bertajuk "Women, Leadership and development in Muslim Communities of southeast Asia: Strategies, Opportunities and Challenges" di Jakarta.

Ani mencontohkan, dalam tubuh pemerintahan tahun 2004 hingga 2010, jumlah menteri perempuan hanya tiga dari 36 menteri atau hanya 8,3 persen. Sementara, gubernur hanya satu dari 33 gubernur yang ada atau 3 persen.

Sedangkan yang menjadi kepala daerah tingkat dua, hanya delapan dari 440 kepala daerah di seluruh Indonesia, atau 1,8 persen. Kemudian, wakil kepala daerah tingkat dua, hanya 18 orang dari 440 wakil kepala daerah yang ada.
Dikatakan Ani, untuk memperkokoh peranserta atau kontribusi perempuan di berbagai bidang, termasuk di pemerintahan, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan. Antara lain yaitu memperkuat peranan perempuan melalui berbagai kebijakan peraturan perundangan, memperkuat komitmen politik pada kepemimpinan di level atas.

Publikasi Lainya

Siaran Pers, Senin, 10 Agustus 2020

Optimalisasi Layanan JDIH, Kemen PPPA Sediakan Kemudahan Akses Produk Hukum terkait PPPA (27)

Jakarta (10/08) – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pemanfaatan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Menteri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan! (72)

Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka
Siaran Pers, Kamis, 06 Agustus 2020

Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi (54)

Jakarta (6/08) – Keputusan DPR RI untuk mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional…
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Perempuan Setara, Perempuan Merdeka (117)

Jakarta (07/8) – Menteri PPPA Bintang Puspayoga meyakini jika peran perempuan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan sangat dibutuhkan.
Siaran Pers, Jumat, 07 Agustus 2020

Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Dorong Pembahasan RUU PKS yang Komprehensif (156)

“Saat ini, kasus kekerasan seksual terus meningkat dengan bentuk dan pola yang semakin beragam. Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap…