1 |
Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan
Khusus Bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
2 |
Peraturan Pemerintah
tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak
yang menjadi Korban
Tindak Pidana |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
3 |
Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
4 |
Peraturan Pemerintah
tentang
Penyelenggaraan
Koordinasi
Perlindungan Anak |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
5 |
Peraturan Presiden
tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak
Anak |
Peraturan Presiden |
2017 |
Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak |
6 |
Peraturan Presiden
tentang Perubahan
atas Peraturan
Presiden Nomor 65
Tahun 2005 tentang
Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan |
Peraturan Presiden |
2017 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
7 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemimpinan
Perempuan Potensial
Calon Kepala Daerah |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
8 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemimpinan
Perempuan Bakal
Calon Anggota
Legislatif |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
9 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Tata
Kelola Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
10 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Panduan
Pelatihan bagi SDM
P2TP2A tentang
Pencegahan dan
Penanganan KDRT |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
11 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Panduan
Pelatihan bagi Aparat
Penegak Hukum
tentang Penanganan
Korban KDRT |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
12 |
Peraturan Ketua
Harian Gugus Tugas
Pusat Pencegahan dan
Penanganan TPPO
tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan
Ketua Harian Gugus
Tugas Pusat
Pencegahan dan
Penanganan TPPO
Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pembentukan
Sub Gugus Tugas
Pusat Pencegahan dan
Penanganan TPPO |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
13 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang pedoman
tata cara pelaksanaan
koordinasi,
pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan tindak
pidana anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
14 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perlindungan Khusus
bagi Anak Penyandang
Disabilitas |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus |
15 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Pedoman
Standarisasi Ruang
Bermain Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan |
16 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan |
17 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Pelaporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara
di Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Inspektorat |
18 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri
Negara PPPA Nomor 13
Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
19 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang NSPK |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
20 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Analisis
Jabatan |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
21 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Daftar
Jabatan Pelaksana di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
22 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Road
Map Reformasi Birokrasi |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
23 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Standar
Kompetensi Manajerial |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
24 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 3 Tahun
2013 tentang
Tunjangan Kinerja |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
25 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Grand
Design Pengembangan
SDM Tahun 2014-2019 |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
26 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pola
Karir PNS KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
27 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang NSPK
Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
28 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 1 Tahun
2015 tentang Renstra
KPPPA Tahun 2015-
2019 |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
29 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman
Umum Pemberian dan
Pengelolaan Bantuan
di Lingkup KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
30 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Tata
Kelola
Sistem Informasi
Gender dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
31 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Rencana
Induk Teknologi
Informasi KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
32 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Pedoman
Sistem Pencatatan
dan Pelaporan Data
Kekerasan Perempuan
dan Anak Secara
Nasional |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
33 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Kebijakan Pengawasan
Intern di Lingkungan
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Inspektorat |
34 |
Nota Kesepahaman
antara KPPPA dengan
Lembaga Administrasi
Negara (LAN) tentang
Percepatan
Pelaksanaan PUG di
Lingkungan LAN |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
35 |
Kesepakatan Bersama
Antara KPPPA dengan
6 (enam) Pemerintah
Daerah tentang
Pengembangan
Industri Rumahan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi |
36 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral tentang
Pelaksanaan PUG |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
37 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang
Pengarusutamaan Gender dan
Pengarusutamaan Hak Anak di
Bidang Perhubungan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
38 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) tentang
Pemberdayaan Perempuan
Dalam Rangka Mewujudkan
Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak Dengan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK). |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
39 |
Kesepakatan Bersama
Antara KPPPA dengan
6 (enam) Perguruan
Tinggi Agama Islam
tentang
Percepatan
Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender (PUG)
Melalui Penguatan
Akademik |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
40 |
Kesepakatan Bersama
tentang Gerakan
Pekerja/Buruh
Perempuan Sehat
Produktif |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
41 |
Kesepakatan Bersama
antara Deputi Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan KPPPA
dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter
Forensik Indonesia
tentang Tatalaksana
Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan
dan Anak Tahun
Anggaran 2016 |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
42 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan
Aparat Penegak
Hukum tentang Akses Keadilan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
|
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
43 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Persatuan Advokat
Indonesia tentang
Penanganan Kasus
Perempuan Disabilitas |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
44 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Kemenaker tentang
Sinergitas Program
Desa Migran Produktif |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
45 |
Kesepakatan
Kerjasama antara
KPPPA dengan The
Asia Foundation
Indonesia tentang
Pelaksanaan Revolusi
Mental Dalam
Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
46 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) tentang
Pelindungan
Perempuan dan Anak
di Bidang Penyiaran |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
47 |
Kesepakatan Bersama
dalam Pelaksanaan
PUG, PP, dan PA
antara KPPPA dengan
Lembaga Sensor Film
(LSF). |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
48 |
Kesepakatan Bersama
dalam Pelaksanaan
PUG, PP, dan PA
antara KPPPA dengan
Aliansi Jurnalis
Independent (AJI) |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
49 |
Kesepakatan Bersama
Trilateral dengan
Kemensetneg dan
USAID tentang
Kerjasama Teknik Luar
Negeri |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Bagian Kerja Sama |
50 |
Perpanjangan
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan Colombo Plan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Bagian Kerja Sama |
51 |
Nota Kesepahaman
antara KPAI dengan
BNPT tentang
Kerjasama Pengawasan
dan Perlindungan Anak
dalam Rangka
Penanggulangan
Terorisme |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
52 |
Nota Kesepahaman
antara KPAI dengan 17
(tujuh belas) institusi
tentang Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
53 |
Perjanjian Kerja Sama
antara Inspektorat
Kemenko PMK, KPPPA,
Kemenpora, ANRI,
Bapeten, Lemsaneg,
dan Komnas HAM
tentang Tim Gabungan
Penilai Angka Kredit Auditor |
Perjanjian Kerja Sama |
2017 |
Inspektorat |
54 |
Perjanjian Kerja Sama
tentang Pemanfaatan
dan Sinergitas Data
Kependudukan |
Perjanjian Kerja Sama |
2017 |
Bagian Data |
55 |
Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan
Khusus Bagi Anak1 |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
56 |
Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17
Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
57 |
Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan
Koordinasi Perlindungan
Anak |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
58 |
Peraturan Presiden
tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak
Anak1 |
Peraturan Presiden |
2018 |
Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak |
59 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan
Perempuan Potensial
Calon Kepala Daerah |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
60 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan
Perempuan Bakal Calon
Anggota Legislatif |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
61 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Pelatihan bagi SDM
P2TP2A tentang
Pencegahan dan
Penanganan KDRT |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
62 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Pelatihan bagi Aparat
Penegak Hukum tentang
Penanganan Korban
KDRT |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
63 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Strategi
Perlindungan
Perempuan dari
Kekerasan Berbasis
Gender di Pengungsian |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
64 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis
Masyarakat |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
65 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang NSPK
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak |
66 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Ruang Bermain Ramah
Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan |
67 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik bagi
Fasilitator Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
68 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Fasilitator Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
69 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Puskesmas Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan |
70 |
Revisi Peraturan Menteri
PPPA Nomor 8 Tahun
2014 tentang Kebijakan
Sekolah Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya |
71 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak Melalui Partisipasi
Media Komunitas di
Daerah |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Partisipasi Media |
72 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Tata Cara
Penanganan Pelaporan
Dugaan Tindak Pidana
Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
73 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Kendali Mutu
Pengawasan |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
74 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengendalian
Gratifikasi di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
75 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang SOP
Pengawasan |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
76 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik
Auditor |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
77 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Road Map
Pengembangan Profesi
Auditor |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
78 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
79 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
80 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standar
Kompetensi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil
Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
81 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
82 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Grand Design
Pengembangan SDM
Tahun 2014-2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
83 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PPPA
Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pola Karir PNS
KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
84 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik
Pegawai KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
85 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
86 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Organisasi,
Tugas, Tanggung Jawab,
dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi
Perlindungan Anak
Indonesia |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
87 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PPPA
Nomor 1 Tahun 2015
tentang Renstra KPPPA Tahun 2015-2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
88 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Rencana Induk
Teknologi Informasi
Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
89 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengelolaan
Aplikasi Simfoni PPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
90 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Data
Kekerasan Perempuan
dan Anak Secara
Nasional |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
91 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan
Pemerintahan Bidang PP
dan PA kepada
Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
Dengan Asas
Dekonsentrasi Tahun
2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
92 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Komisi
Pemilihan Umum
tentang Peningkatan
Partisipasi Perempuan
dalam Politik pada
Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD,dan Pemilihan
Umum Presiden dan
Wakil Presiden, serta
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
93 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Badan Pengawas
Pemilihan Umum
tentang Percepatan
Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender Bidang Politik
dalam Rangka
Peningkatan Partisipasi
Perempuan pada
Pengawasan Pemilihan Umum |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
94 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang
Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
95 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Perhubungan tentang
Pengarusutamaan
Gender dan
Pengarusutamaan Hak
Anak di Bidang
Perhubungan |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
96 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberdayaan
Perempuan Dalam
Rangka Mewujudkan
Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak
dengan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
97 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Aparat Penegak
Hukum tentang Akses
Keadilan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
98 |
Kesepakatan Bersama
antara Kemen PPPA
dengan Majelis Rakyat
Papua tentang
Pelembagaan PUG, PP,
dan PA pada Masyarakat
Papua |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
99 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Iran dalam
bidang pembangunan
pemberdayaan
perempuan dan
ketahanan keluarga |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
100 |
Perpanjangan Nota
Kesepahaman antara
KPPPA dengan Fiji
tentang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
101 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA
dengan Dukcapil
Kemendagri dalam
rangka pemanfaatan
data kependudukan |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
102 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Profil Perempuan
Indonesia Tahun 2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
103 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Pembangunan
Manusia Berbasis
Gender dan Statistik
Gender Tematik Tahun
2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
104 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Profil Anak
Indonesia Tahun 2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
105 |
Instruksi Menteri PPPA
tentang Percepatan
Pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur, dan
Kriteria Urusan
Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Lainnya |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
106 |
Keputusan Presiden
tentang Keanggotaan
ACWC |
Lainnya |
2018 |
Bagian Kerja Sama |