Dialog Nasional dan Lokakarya: Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat, Kemandirian, dan Resiliensi Nasional melalui Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif
Siaran Pers Nomor: B-128/SETMEN/HM.02.04/4/2026
Jakarta (8/4) – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA menyelenggarakan Dialog Nasional dan Lokakarya di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 dan menyambut Hari Kartini, yang bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya kepemimpinan perempuan dalam memperkuat kemandirian dan resiliensi bangsa.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong kepemimpinan perempuan sebagai fondasi penting dalam membangun ketangguhan masyarakat dan bangsa di tengah berbagai tantangan global, mulai dari bencana alam, perubahan iklim, hingga tekanan sosial ekonomi.
Wakil Menteri PPN/ Wakil kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya menempatkan perempuan sebagai aktor strategis dalam pembangunan berbasis masyarakat. Resiliensi nasional harus dibangun dari masyarakat dan memiliki dasar kajian yang jelas.
“Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat menempatkan perempuan tidak lagi sekadar sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai aktor strategis dalam memberdayakan komunitas. Tanpa kepemimpinan perempuan, resiliensi nasional tidak akan terbentuk secara utuh,” ujar Wamen PPN/ Wakil Kepala Bappenas, pada Rabu (8/4).
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menegaskan bahwa penciptaan ekosistem yang mendukung kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari mandat inti kementeriannya. Wamen PPPA menekankan perlunya sistem kebijakan yang secara aktif membuka ruang bagi perempuan, bukan hanya di sektor formal, tetapi juga dalam kepemimpinan komunitas dan respons krisis.
“Resiliensi nasional tidak bisa dibangun tanpa memastikan perempuan memiliki ruang, akses, dan legitimasi untuk memimpin, baik di ranah formal maupun informal. Kepemimpinan perempuan adalah fondasi penting dalam membangun ketangguhan sosial yang berkelanjutan,” ujar Wamen PPPA.
Wamen PPPA juga menekankan bahwa kepemimpinan perempuan selama ini kerap hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, terutama dalam situasi krisis. Perempuan berperan sebagai penggerak komunitas, pengelola sumber daya keluarga, hingga aktor utama dalam respons awal bencana. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kebijakan dan pembangunan nasional.
“Ketika perempuan kuat, keluarga akan kuat. Ketika keluarga kuat, komunitas menjadi tangguh, dan pada akhirnya akan memperkuat resiliensi nasional. Ini bukan sekadar narasi, tetapi arsitektur pembangunan yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Wamen PPPA.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Wamen PPPA menyoroti dua program strategis Kemen PPPA yang secara langsung memperkuat resiliensi perempuan di tingkat akar rumput. Pertama, program Kebun Pangan Perempuan yang mendorong Perempuan, terutama di perdesaan, sebagai pengelola ketahanan pangan keluarga dan komunitas secara mandiri. Kedua, mengurangi beban kerja ganda perempuan melalui redistribusi tanggung jawab pengasuhan, penguatan layanan perawatan berbasis komunitas, dan pengakuan formal atas kerja-kerja perawatan yang selama ini tidak terhitung dalam sistem ekonomi.
“Perempuan tidak bisa memimpin jika waktunya habis untuk mengurus beban rumah tangga sendirian. Kerja perawatan bukan isu domestik, ini adalah isu pembangunan. Begitu pula dengan kebun pangan perempuan: ini bukan sekadar program pertanian, melainkan strategi penguatan kedaulatan ekonomi perempuan dari tingkat keluarga,” tegas Wamen PPPA.
Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar menyoroti peran ekonomi kreatif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas.
“Diversifikasi ekonomi melalui usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketangguhan ekonomi rumah tangga dan komunitas. Pemberdayaan perempuan menjadi faktor kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan resiliensi,” ungkap Wamen Ekonomi Kreatif/ Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka turut menekankan pentingnya penguatan peran keluarga sebagai fondasi resiliensi.
“Transisi sosial dan demografi membutuhkan pendampingan keluarga yang kuat. Perempuan menjadi penggerak utama dalam memastikan keluarga mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan dinamika yang ada dan berfungsi secara sosial,” ujar Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala BKKBN.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto yang menyampaikan bahwa penguatan resiliensi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis perempuan di tingkat keluarga dan komunitas.
“Perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membangun ketangguhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam berbagai situasi krisis, perempuan terbukti menjadi penggerak yang mampu menjaga stabilitas keluarga, memperkuat solidaritas sosial, serta menghadirkan solusi yang kontekstual di tingkat komunitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan responsif gender agar perempuan dapat berperan secara optimal dalam proses pembangunan,” ujar Sekda DKI Jakarta.
Selain itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait, mulai dari perubahan iklim hingga tekanan sosial dan ekonomi. Dampak krisis seringkali dirasakan lebih besar oleh perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan menjadi sangat penting untuk memastikan respons yang lebih inklusif dan efektif,” ujar Wakil Duta Besar Australia.
Dialog ini memaparkan beberapa hal penting, diantaranya kepemimpinan perempuan merupakan fondasi utama resiliensi sosial, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti beban pengasuhan yang tidak seimbang, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan minimnya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, praktik baik dari berbagai daerah menunjukkan perempuan memiliki peran signifikan dalam membangun ketahanan komunitas, baik melalui penguatan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya, hingga respons terhadap bencana. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati dalam kesempatan tersebut juga menekankan bahwa penguatan resiliensi nasional harus dibangun dari kapasitas sosial di tingkat komunitas.
“Penguatan resiliensi nasional tidak dapat hanya bertumpu pada infrastruktur dan sistem formal melainkan harus dibangun dari kapasitas sosial yang berkembang di komunitas. Kepemimpinan perempuan terbukti menjadi penggerak utama dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengalaman dan kepemimpinan mereka itu terintegrasi secara sistematis dalam tata kelola risiko di semua level. Pengalaman perempuan di akar rumput harus diintegrasikan secara sistematis dalam manajemen penanggulangan bencana di tingkat nasional,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendorong transformasi kepemimpinan perempuan di berbagai sektor. Tidak hanya dalam meningkatkan representasi, tetapi juga memastikan perempuan diakui sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional.
Melalui Dialog Nasional dan Lokakarya ini diharapkan lahir langkah konkret dan kolaboratif dalam memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperspektif gender, sekaligus memperkuat resiliensi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id