KemenPPPA Berkomitmen Pertahankan Akuntabilitas Laporan Keuangan dalam Pemeriksaan BPK RI
Siaran Pers Nomor: B-12/SETMEN/HM.02.04/1/2023
Jakarta (11/1) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menerima Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran (TA) 2022 lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III dalam kegiatan entry meeting di Tower Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Tahun sebelumnya kami berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2021. Kami berkomitmen untuk selalu mempertahankan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan KemenPPPA. Hal ini kami lakukan bukan hanya dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai instansi pemerintah terhadap masyarakat,” ujar Menteri PPPA, di Jakarta, Rabu (11/1).
Menteri PPPA mengatakan, pihaknya akan kooperatif dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan laporan keuangan. “Kami akan mempersiapkan seluruh dokumen dan bukti dukung yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Selama tahun anggaran 2022, kami sudah berusaha melakukan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Menteri PPPA.
Dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L TA 2022, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebagai perwakilan entitas mengungkapkan, pada 2022, seluruh K/L telah bekerja keras di tengah hantaman ketidakpastian, terutama adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, dibutuhkan langkah-langkah inovatif dan kreatif dalam membelanjakan anggaran negara di tengah kondisi yang kompleks tersebut.
“Bagaimana target-target program tetap tercapai secara maksimal dengan anggaran yang kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Tugas kita di dalam mengelola anggaran adalah menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi,” kata Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan, seluruh K/L yang berada pada entitas AKN III berkomitmen untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, berkualitas, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Saya yakin bahwa seluruh K/L telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan yang andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Apresiasi yang tinggi dan harapan kepada BPK RI untuk tidak hanya melaksanakan audit, tetapi memberikan evaluasi dan pembinaan bagi seluruh instansi pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan aset negara untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa,” tutur Muhadjir.
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) III, Ahmad Adib Susilo mengatakan, kegiatan entry meeting merupakan salah satu tahapan penting yang memengaruhi kelancaran dan keberhasilan pemeriksaan atas laporan keuangan. “Entry meeting bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara BPK RI selaku pemeriksa dengan K/L untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L TA 2022 dilaksanakan terhadap 34 K/L serta 4 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,” pungkas Ahmad.
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id