Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Ruang Bersama Indonesia (RBI)
Siaran Pers Nomor: B-512/SETMEN/HM.02.04/12/2025
Gorontalo (14/12) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo. Kegiatan ini diikuti sekitar 60 peserta dari perangkat daerah terkait, UPTD PPA, PUSPAGA, Forum PUSPA, fasilitator DRPPA/RBI, serta pemerintah desa.
“Provinsi Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pemenuhan hak perempuan dan anak. Pada tahun 2025, seluruh kabupaten/kota di Gorontalo berhasil meraih peringkat KLA, sehingga provinsi ini ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Selain itu, Gorontalo juga menjadi wilayah percontohan pelaksanaan RBI melalui penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PHA Wilayah II, Eko Novi Ariyanti.
Eko Novi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas konsistensi dan kemajuan yang telah dicapai. Ia menegaskan KLA merupakan mandat Undang- Undang Perlindungan Anak yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, sementara RBI hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor sampai tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak secara terpadu.
“Keberhasilan Gorontalo menunjukkan pentingnya konsolidasi kelembagaan, penguatan layanan dasar, serta kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah, termasuk dalam penyelarasan kebijakan, peningkatan kualitas pendataan, serta integrasi indikator DRPPA dan RBI ke dalam dokumen perencanaan desa dan daerah,” kata Eko Novi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahidah menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor, pemanfaatan media dalam sosialisasi isu perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas SDM dan pendanaan untuk memperkuat layanan PUSPAGA, UPTD PPA, dan program-program kesetaraan gender hingga tingkat desa. “Penguatan KLA dan RBI tidak dapat berjalan tanpa komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.”
Kepala Dinas P3APemdes Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman juga menyampaikan berbagai capaian dan tantangan yang masih dihadapi, termasuk terbatasnya anggaran PPPA, belum adanya regulasi PUG di tingkat provinsi, serta rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, sejumlah inovasi daerah seperti Sekolah Perempuan, gerakan Ayah Hebat, pos gizi, dan penguatan relawan SAPA telah menunjukkan hasil positif dalam penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan.
Dalam sesi berbagi praktik baik, Kabupaten Bone Bolango dan Desa Ayula Selatan memaparkan berbagai perubahan positif yang dicapai setelah menerapkan DRPPA dan RBI, antara lain penurunan kekerasan, penurunan perkawinan anak, peningkatan partisipasi perempuan, dan penguatan pelayanan desa. Keberhasilan tersebut didorong oleh pendataan yang akurat, pelaporan yang tertib, serta kolaborasi erat antara perangkat desa, masyarakat, dan pendamping lapangan.
Kemudian, Kemen PPPA bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menghadiri Dialog Interaktif Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kabupaten Bone Bolango dalam Upaya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025. Pada kesempatan ini, diskusi lintas pemerintah desa dan pemangku kepentingan menegaskan kebutuhan untuk memperkuat koordinasi kebijakan, memperluas layanan berbasis desa, memutakhirkan data perempuan dan anak, serta memastikan standar layanan penanganan kekerasan tersedia dan dipahami hingga tingkat desa. Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya dukungan lintas kementerian, khususnya dalam penetapan alokasi anggaran desa, fasilitasi pelatihan aparat, serta penyusunan regulasi daerah seperti Perda KLA dan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai landasan implementasi yang lebih kuat.
Sebagai tindak lanjut, peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan PPPA, mengintegrasikan isu KLA dan RBI ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta mendukung penguatan DRPPA menuju RBI secara berkelanjutan.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id