Wamen PPPA Tekankan Pentingnya Data Gender dan Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Pemberdayaan Perempuan
Siaran Pers Nomor: B-499/SETMEN/HM.02.04/12/2025
Jakarta (10/12) – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menuturkan banyak perempuan bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, namun tidak terdata secara administratif karena memilih mengidentifikasi diri sebagai ‘ibu rumah tangga’. Hal ini menyebabkan data gender menjadi tidak akurat dan program pemerintah tidak tepat sasaran.
“Banyak perempuan yang bekerja dari pagi hingga malam, namun tetap mengidentifikasi diri sebagai ‘ibu rumah tangga’ karena pekerjaan domestik dianggap bagian alami dari peran perempuan. Contoh di daerah Cilacap, banyak perempuan sebenarnya bekerja dan menghasilkan pendapatan tambahan, namun tidak tercatat sebagai pekerja. Akibatnya, program pemerintah tidak tepat sasaran karena data tidak memotret realitas,” ungkap Wamen PPPA dalam kegiatan Talk Show dan Launching Pusat Studi Gender dan Kepemimpinan Birokrasi (PSGKB) di Kampus Politeknik STIA LAN, Jakarta, Selasa (9/12).
Menurut Wamen PPPA, data terpilah sangat penting sebagai dasar perencanaan dan kebijakan, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih belum dilibatkan secara optimal dalam proses tersebut.
“Perempuan juga masih kurang dilibatkan dalam proses perencanaan desa misalnya Musrenbang, padahal suara perempuan sangat penting, terutama terkait isu kesehatan, pangan, layanan dasar, hingga risiko bencana. Perempuan adalah kelompok yang paling terdampak ketika terjadi bencana, baik dari sisi keselamatan, perlindungan, maupun risiko kekerasan,” jelas Wamen PPPA.
Wamen menambahkan, Kemen PPPA mendorong agar pembangunan desa memasukkan pelayanan dasar perempuan dan anak sebagai indikator utama, bukan sekadar kegiatan pemberdayaan simbolis.
“Dana desa tidak boleh hanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan simbolis, tetapi juga untuk ruang aman perempuan dan anak, layanan psikologis, paralegal, hingga infrastruktur yang mendukung perlindungan,” tegas Wamen PPPA.
Wamen PPPA menuturkan upaya mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan tidak dapat berjalan apabila data tidak akurat dan kolaborasi lintas sektor tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, Wamen PPPA menyerukan isu perempuan dan anak harus menjadi perhatian seluruh kementerian/lembaga, bukan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
“Mungkin juga didorong agar birokrasi bergerak secara sistematis bukan administratif semata, dengan memasukkan indikator responsif gender dalam SKP ASN. Target jangka menengah adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, menurunkan Indeks Ketimpangan Gender, dan memperkuat inklusivitas dalam perencanaan dan kebijakan publik. Sinergi lintas kementerian, lembaga, daerah, dan komunitas sangat dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem inklusif dan mempercepat pemberdayaan perempuan,” pungkas Wamen PPPA.
Wamen PPPA turut mengapresiasi Politeknik STIA LAN Jakarta yang baru saja membentuk Pusat Studi Gender dan Kepemimpinan Birokrasi (PSGKB). Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq menjelaskan kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga dalam pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang responsif terhadap isu gender, disabilitas, dan inklusi di lingkungan birokrasi.
“PSGKB merupakan komitmen strategis untuk membangun kepemimpinan birokrasi yang responsif gender dan berbasis bukti. Kami berharap PSGKB menjadi pusat riset dan kolaborasi strategis dalam mendorong birokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id