Layanan Eksternal
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.
SAPA 129 adalah wujud implementasi dari penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA, yaitu sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana dibutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Masyarakat, kementerian /lembaga, atau unit layanan di daerah dapat melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami ke layanan SAPA 129, atau melalui layanan pesan WhatsApp di 08111-129-129.
Portal Layanan Konsultasi dan Manajemen Pengetahuan Terpadu (PAKAR) merupakan sistem informasi pelayanan publik yang berfokus pada layanan konsultasi Kemen PPPA
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.
Tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak
Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional.
Pelayanan penerimaan surat yang ditujukan kepada Menteri dan jajarannya dapat langsung melalui email khusus Persuratan yaitu persuratan[at]kemenpppa.go.id.
Pemohon dapat mengajukan permintaan narasumber/ konsultasi melalui email persuratan[at]kemenpppa.go.id.
Layanan Internal
SIMPERJADIN (Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas) adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada sebuah instansi pemerintah.
Sistem informasi kepegawaian umumnya digunakan untuk mengelola data pegawai serta proses administrasi di lingkungan kemenpppa
Metode komunikasi menggunakan perangkat elektronik untuk mengirim pesan melalui internet di lingkungan Kemen PPPA
whistleblowing system yang merupakan sarana pengaduan yang memproses pengaduan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), Gratifikasi dan Penggelapan dengan demikian pelapor (whistelblower) dapat mengajukan pengaduan pada aplikasi WBS Kemen PPPA yang berupa sistem informasi pelaporan dugaan pelanggaran
Sistem Informasi Manajemen Kerja dan Anggaran (SIMEKAR) merupakan sistem informasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola data kinerja kegiatan dan anggaran Kemen PPPA secara online.
Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara dan penjabat negara lainnya dalam melaporkan penerimaan Gratifikasi.
Layanan Lainnya
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.
