Kabupaten/Kota di NTT Siap Dukung Kebun Pangan Perempuan, Wamen PPPA: Perempuan Berdaya, Ekonomi Daerah Tumbuh
Siaran Pers Nomor: B-130/SETMEN/HM.02.04/04/2026
Jakarta (9/4) — Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan mendukung program Kebun Pangan Perempuan (KPP) dalam Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (9/4). Lokakarya dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai, Ketua TP-PKK Provinsi NTT, serta perwakilan Dinas PPPA, Dinas Pertanian, dan PKK dari kabupaten/kota se-NTT.
Wamen PPPA menyampaikan bahwa berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi tantangan serius.
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," ujar Wamen PPPA.
Untuk mewujudkan program ini, Kementerian PPPA telah membangun kerjasama lintas kementerian. Bersama Kementerian Pertanian, KPP masuk dalam 8 titik kerjasama swasembada pangan nasional, termasuk NTT. Bersama Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial akan melakukan verifikasi lahan di NTT pada 9–14 April 2026, menandai untuk pertama kalinya izin pemanfaatan perhutanan sosial diberikan khusus kepada kelompok perempuan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pemanfaatan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria.
"Yang paling penting adalah champion-nya perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan mau bekerja. Sesusah apapun lahannya, sejauh apapun lokasinya, tidak masalah. Asalkan ada champion, kita akan carikan dukungannya. Siapa yang siap menjemput bola, kami akan bersama-sama bergerak," tegas Wamen PPPA.
Program KPP dibangun di atas empat pilar: Perempuan (membangun daya dan suara), Keluarga (memperkuat relasi dan pengasuhan), Anak (melindungi masa depan melalui gizi dan lingkungan aman), serta Ekonomi Restoratif (membangun kemandirian tanpa merusak alam). Sebagai identitas gerakan, diperkenalkan konsep Mama Bumi (MABU) dengan slogan "Bumi Dijaga, Hati Dirawat, Hidup Dirayakan." Melalui MABU, perempuan didorong bukan hanya sebagai pengelola kebun, tetapi sebagai sosok berdaya yang berani bersuara dan membangun solidaritas komunitas.
NTT dipilih sebagai wilayah pilot project karena kondisi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi prioritas nasional. Program serupa telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL/EBF) di 7 kabupaten di NTT sejak tahun 2025, dengan capaian antara lain 10 kebun aktif di lebih dari 10 desa, lebih dari 100 perempuan terlibat aktif, produksi 40 jenis komoditas lokal, serta penurunan kasus stunting di wilayah intervensi.
Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menyambut baik program ini. "Program ini sangat relevan dengan kebutuhan NTT yang masih menghadapi tiga persoalan utama: stunting, kemiskinan ekstrem, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Daya ungkitnya ada di ekonomi jika ekonomi membaik, stunting akan turun dan kekerasan berkurang. Kami dari PKK akan mengaktifkan Dasawisma di seluruh kabupaten/kota dan mengadakan lomba Kebun Hatinya PKK untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok terbaik yang siap menjadi penggerak program ini," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuhandaru, memaparkan konsep ekonomi restoratif sebagai arah pembangunan NTT yang berkelanjutan dan tidak eksploitatif. Ekonomi restoratif ditopang empat pilar: ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata berkelanjutan (mindful tourism), serta transisi energi terbarukan. "Dengan pendekatan ini, NTT berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen dalam kurun 7 hingga 10 tahun. Kebun Pangan Perempuan menjadi salah satu pintu masuk strategis untuk memperkuat ekonomi restoratif berbasis desa," ujarnya.
Wamen PPPA menegaskan bahwa NTT merupakan awal, bukan batas. Program KPP terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki komitmen serupa dalam memberdayakan perempuan melalui ketahanan pangan dan ekonomi restoratif.
"Kami mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia bukan hanya NTT untuk melihat potensi perempuan di wilayahnya. Di mana ada perempuan yang siap menjadi champion, di situ ada peluang untuk membangun ketahanan pangan, menekan stunting, dan menggerakkan ekonomi daerah. Pintu kami terbuka untuk siapa saja yang mau bergerak," pungkas Wamen PPPA.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id