Indonesia dan Pemerintah Fiji Sepakat Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Pemerintah Fiji di sela-sela Sidang CSW 59 di New York
Jakarta (14/3) – “Indonesia dan Pemerintah Fiji sepakat melakukan kerjasama dalam hal pemberdayaan perempuan dan anak serta pengentasan kemiskinan. Indonesia berharap kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya pertukaran pengetahuan antar perempuan Indonesia dan Fiji,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA), Yohana Yembise dalam pertemuan bilateral kedua negara di sela sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di Markas Besar PBB New York.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Fiji, Rosi Sofia Akbar menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Fiji mengucapkan terima kasih atas bantuan pelatihan untuk pengolahan rumput laut, kerajinan bamboo, dan kerajinan kayu yang diberikan Indonesia. Di masa mendatang, pemerintah Fiji juga ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan akses permodalan agar kaum perempuan di negaranya dapat berkiprah menjadi pengusaha kecil dan menengah. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri PP & PA, Yohana Yembise menyatakan dukungan dan kesediaannya untuk melanjutkan kerjasama tersebut.
Selain dengan pemerintah Fiji, Menteri PP & PA, Yohana Yembise juga melakukan pertemuan bilateral dengan Under Secretary-General & Executive Director UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Dalam pertemuan tersebut, Under Secretary-General & Executive Director UN Women mengapresiasi keberhasilan Indonesia, namun juga berharap keikutsertaan kelompok laki-laki untuk mendukung gender mainstreaming untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.
Sementara itu, dalam round table CSW 59, Menteri PP & PA, Yohana Yembise menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, antara lain dengan mengharmonisasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif gender / tidak diskriminatif, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, korban perdagangan manusia, dan TKI di luar negeri. Untuk itu, Menteri PP & PA menegaskan pentingnya kesamaan pola pikir dari seluruh stakeholder guna mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap kebijakan tiap-tiap sektor. Salah satu caranya yaitu dengan mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (Gender Responsive Planning and Budgeting).
