KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (ppep) 15-16 JUNI 2015
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (ppep)
15-16 JUNI 2015
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab antara lain merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan di bidang strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan. Melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada akhir tahun 2004, di tujukan untuk pemenuhan hak perempuan di bidang ekonomi dengan cara menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik dari sektor pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi, perbankan maupun kekuatan masyarakat umum, untuk secara bersama-sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Melalui sinergi, ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, diharapkan dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan.
Pada tahun 2006, fokus PPEP tertuju pada harmonisasi dan revitalisasi peraturan, regulasi dan kebijakan, agar akses perempuan pengusaha menjadi lebih terbuka, sehingga kiprah para perempuan pengusaha menjadi semakin baik untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, melalui Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) selanjutnya di kembangkan melalui Industri Rumahan, dan ini merupakan implementasi dari kebijakan PPEP. Pada sisi implementasi di lapangan diharapkan terjadi sinergi program lintas sektor pemerintah, baik pusat maupun daerah dan swasta melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi beban biaya pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Kebijakan PPEP sekarang ini telah berumur 11 tahun.Data Model Desa PRIMA tahun 2011 ada di 33 Provinsi 104 Kab/Kota, 133 Kec, 183 Desa direplikasi oleh 4 Provinsi 24 kabupaten 38 desa, serta 2 Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk 7 UPT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadaptasi model ini ke dalam program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir (PEMP) di 33 provinsi pada 218 koperasi pesisir. Bentuk kegiatan PPEP merupakan forum koordinasi di tingkat nasional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai center atau pusat koordinasi dan jejaring.
Kegiatan Forum Peningkatan produktivitas Ekonomi Perempuan dilaksanakan sejak tahun 2011 dan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Rakor PPEP 2015 diselenggarakan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 15-16 Juni 2015. Ibu Yohana Susana Yembise memberikan sambutan sekaligus membuka acara dengan memukul gamelan. Untuk yang pertama kalinya Rapat Koordinasi PPEP 2015 bersinergi dengan ASEAN Solidarity Economic Council (ASEC Indonesia) yang diharapkan dapat memperluas jejaring diantara kementerian/lembaga/NGO dan pelaku industri rumahan. Dan untuk yang pertama kalinya pula acara ini dikemas dengan pameran pelaku industry rumahan. Kegiatan ini diharapkan mampu membantu permasalahan pelaku industri rumahan dalam pemasaran produknya. Diharapkan pula kiprah perempuan dalam industri rumahan di berbagai bidang usaha, dapat mengurangi angka pengangguran hingga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan PPEP sebagai upaya pengentasan kemiskinan.