KemenPPPA Perkuat Kerjasama dengan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan (KPAPK) Republik Fiji
Menteri PPPA RI, Yohana Yembise dan Menteri PAPK Rep Fiji, Rosy Sofia Akbar berjabat tangan usai penandatanganan kesepakatan antara dua institusi tersebut.
Jakarta (8/6) – Tekad Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus meningkatkan kinerjanya dibuktikan dengan berbagai upaya dan langkah nyata yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Salah satu tekad tersebut tercermin dari upaya KemenPPPA untuk meningkatkan kerjasama antar Lembaga maupun Instansi di tingat nasional, maupun di tingkat internasional. Senin 8 Juni 2015, KemenPPPA akan menggelar Joint Technical Working Group (JTWG) dengan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan (KPAPK) Republik Fiji. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh KemenPPPA RI dengan KPAPK Fiji pada tanggal 18 Desember 2013 di Jakarta.
Kegiatan JTWG yang digelar di Kantor KemenPPPA tersebut diikuti secara langsung oleh Menteri PPPA, Yohana Yembise, Menteri PAPK Fiji, Rosy Sofia Akbar, juga para pejabat pengambil kebijakan baik dari KemenPPPA maupun KPAPK. Kegiatan JTWG tersebut menghasilkan kesepakatan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Seluruh kegiatan yang diusulkan berada dalam 4 (empat) kluster kerjasama seperti yang tercantum dalam MoU yaitu : penguatan kapasitas dan produktifitas perempuan di bidang mata pencaharian dan ekonomi, peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak, penguatan kapasitas di bidang pengarusutamaan gender, dan pengintegrasian penguatan hak anak dalam pembangunan.
Selain melaksanakan JTWG, Menteri Rosy dan rombongan juga akan mengunjungi (1) P2TP2A untuk mendapat gambaran lengkap program layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, (2) SMA 29 Jakarta untuk melihat implementasi kebijakan sekolah ramah anak, (3) UKM Perempuan binaan IWAPI dan Komunitas Perempuan Pengusaha Tangerang Selatan (Kopi Tangsel). Selain itu, rombongan juga akan meninjau ruang laktasi dan Bagian Pengaduan Masyarakat KemenPPPA untuk melihat sistem dan mekanisme pengaduan perempuan korban kekerasan untuk mendapat layanan di KemenPPPA dan bagaimana sistem ini terintegrasi dengan unit-unit layanan lain di instansi terkait.
Kerjasama KemenPPPA dengan KPAPK Fiji dimulai pada tahun 2012. Saat itu, KemenPPPA bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama Teknis Kementerian Luar Negeri melakukan program pemberdayaan perempuan di Fiji berupa pelatihan pengolahan hasil perikanan dan rumput laut. Kegiatan pada saat itu adalah pengolahan bakso ikan, nugget ikan dan rumput laut. Awal 2013, Kedutaaan Besar Fiji di Jakarta menjanjaki kerjasama resmi dengan KemenPPPA melalui MoU antara KemenPPPA dengan KPAPK Fiji. Usulan ini disambut positif oleh KemenPPPA dengan melakukan serangkaian rapat dengan pihak terkait untuk pembuatan MoU di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. MoU antara KemenPPPA dengan KPAPK kemudian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013 di Jakarta bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Menteri Kesejahteraan Sosial, Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan Fiji (sebelum menjadi KPAPK). MoU itu berjudul Memorandum of Understanding between Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection of Republic of Indonesia and Ministry of Social Welfare, Women and Poverty Alleviation of Republic of Fiji on Women’s Empowerment, Gender Equality and Child Welfare and Protection. MoU ini menjadi dasar kerjasama antara KemenPPPA dengan KPAPK
Kegiatan JTWG ini sudah diusulkan sebelumnya, yakni pada bulan Maret 2014 oleh Duta Besar Fiji untuk Indonesia, Ratu Seremaia Cavuliati untuk membahas implementasi MoU melalui program program pemberdayaan perempuan di kedua Negara. Namun, pelaksanaan JTWG ini kemudian ditunda mengingat tahun 2014 adalah tahun terakhir Periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sehingga KemenPPPA harus fokus pada pelaksanaan program kerja prioritas di dalam negeri dan persiapan pergantian kabinet. Usulan tersebut akhirnya mendapatkan kembali titik terang setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Menteri Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Republik Fiji melakukan pertemuan bilateral di sela-sela sidang Commission on the Status of Women (CSW) di New York, Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri sepakat untuk memperkuat kerjasama dan hubungan melalui serangkaian kerjasama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka MoU yang telah ditandatangani oleh kedua institusi. [HN]
