KPP-PA Kembali Meraih WTP Dari BPK Ke-5 Kalinya
Setelah sukses di Tahun Anggaran (TA) 2008, 2009, 2010 dan 2011 kini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), untuk kelima kalinya berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Tahun Anggaran (TA) 2012. Keberhasilan KPP-PA dalam mempertahankan opini tertinggi ini selama lima tahun berturut-turut merupakan konsistensi komitmen KPP-PA dalam mewujudkan good governance sebagai fondasi kehidupan demokrasi.
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP&PA), Linda Amalia Sari, “Saya merasa bangga dengan capaian ini dan tentunya capaian ini tidak boleh berhenti di titik ini saja. Saya terus mengupayakan agar KPP-PA dapat mempertahankan opini WTP ini, sehingga KPP-PA dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara. Semua upaya ini pun saya anggap sebagai salah satu langkah dalam menegakkan good governance, dimana hal tersebut menjadi fondasi terciptanya kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.”
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperiksa oleh BPK RI setiap tahun, berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk Pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan APBN ini pun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan juga Catatan atas Laporan Keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi.
Laporan Keuangan KPP-PA di TA 2012 dinilai WTP oleh BPK karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), cukup dalam pengungkapannya, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta sesuai dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Mempertahankan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari Menteri dan seluruh pejabat serta pegawai KPP dan PA untuk mencapainya.
Oleh karena itu, keberhasilan yang diraih KPP-PA pada tahun 2012 ini diharapkan dapat diraih kembali di tahun-tahun berikutnya. Harapan KPP-PA untuk kembali mencapai opini tertinggi dalam laporan keuangan, merupakan sebuah target yang telah tertuang dalam perjanjian kerja antara Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Negara pada November 2009 silam. [ans]
