• SAPA 129
Jika anda mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui tindak kekerasan pada perempuan dan anak hubungi hotline SAPA 129 atau melalui whatsapp 08111-129-129
  • SAPA 129
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
    • Statistik Pegawai
    • Logo
    • Sejarah
    • Kementerian
    • Deputi I
    • Deputi II
    • Deputi III
    • Deputi IV
    • Setmen
    • Inspektorat
    • KPAI
  • DATA & INFORMASI
    • Publikasi
    • Dokumen Perencanaan dan Anggaran
    • Dokumen Kinerja
    • Laporan Keuangan & BMN
    • Program Kerja Pengawasan
    • Data PP dan PA
    • Dinas PPPA
    • UPTD PPA
    • Siaran Pers
    • Berita Pemerintahan
    • Image Dan Video
    • Buku
    • Jurnal/Hasil Penelitian/Kajian
    • Infografis
    • Database Dinas PPPA
    • Tentang UPTD PPA
    • Prosedur Pembentukan
    • Struktur Organisasi
    • SDM UPTD PPA
    • Database UPTD PPA
    • Peta Persebaran
    • Image Galery
    • Iklan Layanan Masyarakat
    • Video Berita
    • Anak
    • Perempuan
    • Capaian Program
    • Provinsi
    • Kab/Kota
    • Provinsi
    • Kabupaten/Kota
    • Jabatan Fungsional
    • Jabatan Pelaksana
    • Provinsi
    • Kabupaten/Kota
    • Hotline
  • PROGRAM PP & PA
  • LAYANAN
  • RENCANA TERBIT
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Tentang Kami
      • Logo
      • Sejarah
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pejabat
      • Kementerian
      • Deputi I
      • Deputi II
      • Deputi III
      • Deputi IV
      • Setmen
      • Inspektorat
      • KPAI
    • Statistik Pegawai
  • DATA & INFORMASI
    • Publikasi
      • Siaran Pers
      • Berita Pemerintahan
      • Image Dan Video
        • Image Galery
        • Iklan Layanan Masyarakat
        • Video Berita
      • Buku
      • Jurnal/Hasil Penelitian/Kajian
      • Infografis
        • Anak
        • Perempuan
        • Capaian Program
    • Dokumen Perencanaan dan Anggaran
    • Dokumen Kinerja
    • Laporan Keuangan & BMN
    • Program Kerja Pengawasan
    • Data PP dan PA
    • Dinas PPPA
      • Database Dinas PPPA
        • Provinsi
        • Kab/Kota
    • UPTD PPA
      • Tentang UPTD PPA
      • Prosedur Pembentukan
      • Struktur Organisasi
        • Provinsi
        • Kabupaten/Kota
      • SDM UPTD PPA
        • Jabatan Fungsional
        • Jabatan Pelaksana
      • Database UPTD PPA
        • Provinsi
        • Kabupaten/Kota
        • Hotline
      • Peta Persebaran
  • PROGRAM PP & PA
  • LAYANAN
  • RENCANA TERBIT
  • Home
  • List
  • Linda Gumelar Optimis UU Peradilan Anak Disahkan 2011

Linda Gumelar Optimis UU Peradilan Anak Disahkan 2011

Jakarta - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan bahwa dirinya optimistis Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa disahkan pada 2011.

"Saya optimis bisa disahkan pada 2011," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Minggu Malam (23/10).

Linda menjelaskan, pada saat ini RUU Sistem Peradilan Anak terus memasuki babak baru.
"Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengadakan pertemuan dengan DPR-RI untuk membahas ini," katanya.

Dia juga mengatakan, semua fraksi di Komisi III DPR RI telah menyetujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, lanjut dia, RUU Sistem Peradilan Anak tersebut diharapkan bisa segera disahkan.
"Semoga ini menjadi titik terang untuk pengesahan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya.

Linda juga menjelaskan, meskipun saat ini sudah memasuki bulan Oktober, dalam arti dalam beberapa bulan ke depan tahun 2011 akan berakhir dirinya tetap optimis RUU tersebut bisa tuntas tahun ini.
"Saya tetap optimis," katanya.

Linda juga menjelaskan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi penerbitan Keputusan Bersama antara Ketua MA, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Menkumham, Mensos, dan Meneg PP & PA.

SKB tersebut tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009 dan sebagai tindak lanjutnya ditetapkan kelompok kerja penanganan anak berhadapan dengan hukum yang beranggotakan wakil-wakil instansi terkait.

Tugas pokja salah satunya melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan ABH termasuk sosialisasi RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga memuat secara umum penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif serta menyusun pedoman umum penanganan ABH.

[sumber: antaranews.com]

  • 23-02-2016
  • Kunjungan : 2311
  • Bagikan:


Berita Pemerintahan Paling Banyak Dilihat

Kasus HIV/ AIDS di Indonesia Meroket
23-02-2016
74219
Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2020
26-06-2020
39548
PEDOMAN PELAKSANAAN HARi ANAK NASIONAL (HAN) TAHUN...
10-07-2018
31512

Berita Pemerintahan Terbaru

Anak Banjarmasin Harus Aman: Pemkot Siapkan Pasuka...
06-11-2025
536
Perkuat Tenaga Layanan di Daerah, KemenPPPA Adakan...
31-10-2025
949
Pastikan Kesetaraan Gender Tersuarakan, KemenPPPA...
09-10-2025
2022

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
    Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
    Pengaduan Pelayanan Publik

    Permohonan Informasi Publik

Hubungi Kami

  • (021) 3842638, 3805563

  • humas at kemenpppa.go.id

  • persuratan at kemenpppa.go.id

  • Lokasi
Peta Situs Prasyarat
Glosarium

© 2025 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Website ini dikelola oleh Kemenpppa RI. Kami berkomitmen melindungi privasi dan data pribadi Anda. Info lebih lanjut dapat mengunjungi halaman
Prasyarat Pengguna