Linda Gumelar Prihatin Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia
Meneg PP & PA, Linda Amalia Sari Gumelar bersalaman dengan Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, Muchlis Gafuri seusai Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pencampaian Kinerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Propinsi Kalimantan Selatan, Senin Siang [30/5].
Teks dan Foto: Anthony Firdaus / Humas Meneg PP & PA
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengaku prihatin dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (Human Development Indeks) Indonesia yang berada pada urutan 111 dari 177 negara di dunia.
Indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah di dunia dan di tingkat ASEAN pun berada pada urutan tujuh dari 10 negara," ungkapnya, ketika memberikan sambutan dalam kegiatan Roadshow dengan Gubernur, DPRD dan kepala daerah se Kalsel, di Banjarmasin, Senin (30/5).
Sejauh ini kedudukan dan peran perempuan, belum memadai karena pendekatan pembangunan belum mempertimbangkan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini menimbulkan terjadinya kesenjangan gender.
Salah satu indikator untuk mengetahui kesenjangan gender ini, dapat dilihat dari masih rendahnya peringkat Gender Relatied Development Indek (GDI) dan Human Development Indeks (HDI). Indonesia berada pada urutan 80 dari 144 negara untuk GDI dan urutan 111 dari 177 negara untuk HDI.
Padahal dengan komposisi 49,9 persen penduduk Indonesia adalah perempuan dan 20 persen adalah anak-anak, sesungguhnya perempuan dan anak merupakan asset dan potensi yang besar bagi pembangunan.
"Perempuan dan anak harus menjadi perhatian bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia," tegasnya.
Kementerian PPPA sendiri dalam setahun terakhir ini telah melakukan roadshow pada 17 kementerian terkait, untuk memperjuangkan masuknya masalah perempuan dan anak dalam program pembangunan tiap kementerian.
Pada bagian lain, Linda juga menyoroti posisi IPM Kalsel yang berada pada urutan 26 di tanah air dan indek pembangunan gender masih rendah. Demikian juga dengan nilai Indeks Development Gender (IDG) hanya 59,86 lebih rendah dari rata-rata nasional 62,3.
Ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di Kalsel dan masih perlunya peningkatan kualitas hidup manusianya.
Sekretaris Daerah Kalsel, Muchlis Gafuri, mengakui masih rendahnya IPM Kalsel ini.
"Kalsel telah bertekad untuk memperbaiki IPM dengan pembenahan tiga komponen pembentuk IPM yaitu pendidikan, pendapatan per kapita dan kesehatan," tuturnya.
[sumber: banjarmasinposnews.com]