Pastikan Kesetaraan Gender Tersuarakan, KemenPPPA bekerjasama dengan UN Women menggelar Workshop Integrasi Gender pada Penyusunan Kertas Posisi Delri Working Group COP#30 UNFCCC
Jakarta, 8 Oktober 2025 – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan UN Women menyelenggarakan "Workshop Integrasi Gender pada Penyusunan Kertas Posisi Delri Working Group pada COP#30 UNFCCC". Acara ini bertujuan untuk memastikan seluruh working group delegasi Indonesia mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) ke dalam dokumen posisi resmi yang akan diperjuangkan pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Brazil.
Workshop dihadiri oleh perwakilan 14 working group dari kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim penyusun kertas posisi Indonesia. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa target pembangunan iklim dan kesetaraan gender Indonesia tersuarakan dan dinegosiasikan pada forum COP#30 UNFCCC serta menjadi diadopsi sebagai dokumen keluaran forum iklim tingkat dunia tersebut.
“Kami berharap Delri dapat memanfaatkan forum COP#30 UNFCCC tidak hanya untuk memastikan prioritas nasional tentang iklim masuk terintegrasi pada dokumen keluaran yang diadopsi oleh seluruh negara tetapi juga memastikan bahwa dokumen tersebut aware terhadap potensi dan tantangan pembangunan kesetaraan gender yang kita hadapi bersama saat ini” terang Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA dalam taping video pembukaannya.
Lebih lanjut, Dr. Amurwani menegaskan bahwa isu kesetaraan gender adalah isu lintas sektor yang krusial dalam setiap agenda seluruh working group yang ada di UNFCCC. Beliau menambahkan bahwa komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender bukanlah hal baru. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Indonesia terus berupaya mengurangi kesenjangan. Namun, tantangan masih besar dan perempuan masih tertinggal di berbagai bidang pembangunan. Tantangan ini yang perlu diangkat ke forum UNFCCC dan dijadikan agenda global advokasi kesetaraan gender di bidang perubahan iklim.
“Ada banyak tantangan dan peluang di masing-masing working group yang dapat menguatkan advokasi isu-isu prioritas nasional kesetaraan gender seperti care economy, UMKM perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan, dan transformasi digital” lanjut Dr. Amurwani.
Head of Programme UN Women Indonesia, Dwi Faiz menyampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu kolaborasi strategis UN Women Country Office Indonesia dengan KemenPPPA. Sebagai mitra erat Pemerintah Indonesia, UN Women selalu mendukung pelaksanaan prioritas kebijakan nasional kesetaraan gender Pemri sekaligus mendorong peran dan kontribusi Pemri dalam memajukan kesetaraan gender di forum-forum internasional.
“Sebagai mitra strategis Pemerintah Indonesia, UN Women terus mendukung upaya nasional untuk memperkuat integrasi gender dalam kebijakan dan diplomasi iklim. Termasuk melalui program EmPower: Women for Climate-Resilient Societies, UN Women mendukung proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan aksi iklim yang responsif gender. Kami percaya bahwa dengan komitmen lintas kementerian dan lembaga, Indonesia akan mampu menjadi contoh kepemimpinan global dalam aksi iklim yang adil dan berkeadilan gender” kata Dwi.
Workshop menghadirkan narasumber utama dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan paparan tentang kesetaraan gender dalam diplomasi Pemri di tingkat global. Disebutkan bahwa diplomasi kesetaraan Pemri selama ini selalu bertumpu pada dan tidak pernah lepas dari kebijakan nasional dan komitmen di level internasional. UUD 1945 dan Ratifikasi CEDAW menjadi rujukan utama diplomasi yang dilakukan. Tema prioritas diplomasi disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan yang ada di tingkat nasional. Terdapat dua hal utama praktik diplomasi yang dilakukan yaitu (1) memastikan kemajuan pembangunan kesetaraan gender dan (2) memastikan diskusi dan kesepakatan yang diambil oleh forum sesuai dengan nilai-nilai kultur budaya dan kebijakan nasional.
Pada sesi exercise, peserta dibimbing untuk melakukan analisis gender pada draft kertas posisi masing-masing working group, mengidentifikasi tantangan dan peluang integrasi gender ke dalam kertas posisi tersebut dan melakukan screening diksi, frase dan narasi yang tidak sesuai dengan posisi dan kebijakan nasional Indonesia.
BIRO HUMAS DAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510
e-mail : humas@kemenpppa.go.id
website : www.kemenpppa.go.id