Perwujudan Kesetaraan Gender Melalui Gerakan PKK
Menteri PP-PA, Yohana Yembise, Disambut Oleh Bupati Raja Ampat, Marcus Wanma Beserta Istri Yang Juga Sekaligus Ketua Tim Penggerak Pkk Raja Ampat Salomina Sokoy Wanma,
Dengan Iring-Iringan Perahu Korere Pada Pembukaan Jambore TP-PKK Ke 43 Se-Kabupaten Raja Ampat Di Lapangan Pantai Waisai Torang Cinta (Wtc) (04/3).
Jambore Ini Dihadiri Oleh 1115 Peserta Dari Tp Pkk Yang Tersebar Di Seluruh Kabupaten Raja Ampat.
Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia telah direalisasikan melalui ragam program/kegiatan, serta aksi di masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang turut mengamati dan memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada perempuan dalam aktivitas pembangunan melalui gerakan PKK. Upaya ini dilakukan agar dapat mempercepat perwujudan kesetaraan gender.
Melihat upaya tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), Yohana Yembise pun mengapresiasi. “Saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Raja Ampat yang telah melibatkan PKK dalam aktivitas pembangunan, karena hal ini akan memberi motivasi kepada kaum perempuan dan generasi muda untuk lebih maju, dan mengembangkan kemampuannya untuk ikut berpartisipasi mempercepat pembangunan Indonesia”, tutur Menteri PP&PA ketika membuka kegiatan “Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-43, bertempat di Waisai – Raja Ampat, Rabu (4/3).
Pada kesempatan ini pula, Menteri PP&PA mengungkapkan bahwa sejak tahun 70an, gerakan PKK telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Gerakan PKK bermula pada “Gerakan Peningkatan kesejahteraan Keluarga”, yang merupakan inisiasi dari sekelompok ibu-ibu yang peduli kepada masyarakat sekitar dan ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan kelompok inilah yang kemudian diangkat sebagai gerakan secara nasional dan terorganisasi yang sekarang dikenal sebagai Tim Penggerak PKK (TP PKK).
“Satu hal yang harus terus terjaga dari TP PKK adalah semangat pembangunan dengan sifatnya yang sukarela, peduli dan tulus untuk berbagi dan saling membantu. Saya ingin agar peran TP PKK terus berlanjut, namun juga tidak hanya mengikuti program kegiatan yang ada dari tingkat nasional saja, tetapi perlu ditingkatkan dengan lebih melihat kepada kebutuhan lokal. Karena yang lebih merasakan kebutuhan dan permasalahan adalah masyarakat setempat”, terang Menteri Yohana.
Menteri PP&PA pun sempat menyinggung permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Ironisnya justru kekerasan terjadi di lingkungan keluarga. Mengingat posisi TP PKK yang strategis di masyarakat, Menteri PP&PA pun mengajak TP PKK untuk aktif berpartisipasi dalam mengeliminasi tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT).
“Saya sangat mengharapkan partisipasi, peran serta aktif bapak, ibu dan saudara sekalian yang tergabung dalam TP PKK untuk ikut membantu mencegah dan menghapuskan KDRT. Mungkin Forum Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan KDRT perlu diaktifkan kembali. Para orang tua juga perlu lebih memperhatikan keluarganya, tidak hanya dari pihak ibu atau perempuan saja, tetapi juga bapak atau kaum laki-laki perlu juga memberikan perhatian kepada keluarganya”, harap Menteri Yohana.
Menteri PP&PA pun menekankan bahwa bonus demografi dengan potensi tenaga muda yang banyak di tahun mendatang, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beliau menyampaikan, “Para perempuan bersama rekan-rekan laki-laki dapat bekerja bersama untuk membuat suatu perubahan yang berarti bagi wilayahnya dan tentu dapat memberi inspirasi dan motivasi yang kuat bagi perempuan Indonesia lainnya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan sejalan dengan cita-cita pembangunan melalui Nawacita yang telah dicanangkan Presiden RI”. [ANS]
Foto Terkait: