Press Release : Draft Perppu Kebiri Ditindaklanjuti Kemenko PMK
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
Draft Perppu Kebiri Ditindaklanjuti Kemenko PMK
Siaran Pers Nomor : 12/Humas/KemenPPPA/02/2016
Jakarta – Pemerintah tidak tinggal diam dalam upaya mengatasi maraknya tindak kejahatan seksual terhadap anak yang semakin meresahkan masyarakat, terutama para orang tua. Langkah konkret yang akan diupayakan oleh pemerintah adalah penyusunan draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan kedua ats Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pemberatan sanksi pidana berupa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, atau yang lebih dikenal publik sebagai Perppu Kebiri.
Keberadaan Perppu tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara yang meminta Kementerian PP dan PA untuk menyiapkan draft Perppu yang di dalamnya memuat tentang hukuman kastrasi (kebiri). Untuk itu, dirancanglah Perppu tersebut sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
“Kementerian PP dan PA sejauh ini telah memfasilitasi penyusunan draft Perpu terkait penambahan hukuman tersebut. Dalam proses penyusunannya, Kementerian PP dan PA melibatkan K/L terkait dan meminta masukan serta pertimbangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta para pakar tentang pelaksanaan Perppu,” tegas Menteri PP dan PA, Yohana Yembise.
Selain itu, Kementerian PP dan PA juga telah mengikuti seminar yang diselenggarakan elemen masyarakat, mulai dari LSM Anak, hingga kalangan akademisi untuk mengkaji kebijakan tersebut, sehingga hasilnya diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan serta tidak menimbulkan resistensi di masyarakat. Hasil pertemuan tersebut pada prinsipnya mengarah pada simpulan bahwa langkah pencegahan merupakan langkah utama yang harus dilakukan, perlunya memperhatikan hak asasi manusia dari pelaku yang harus dihormati, serta efektivitas pemberian sanksi tambahan kepada pelaku dalam pemberian hukuman kebiri.
“Perlu saya sampaikan bahwa draft Perppu tersebut sampai saat ini masih menimbulkan pro kontra baik di kalangan masyarakat, ataupun di kalangan K/L terkait. Mereka yang pro beranggapan bahwa hukuman tambahan yang dimaksud, yakni hukuman kebiri, akan mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual. Adapun yang kontra, berdalih bahwa hukuman kebiri ini tidak efektif, melanggar HAM, juga masih dipertanyakan status kedaruratannya. Oleh karena itu, dengan menimbang berbagai hal tersebut, Kementerian PP dan PA mengambil keputusan untuk menyerahkan draft Perppu tersebut kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk dapat menindaklanjuti dan mengoordinasikan lebih lanjut finalisasi Perppu tersebut dengan K/L terkait. Tentunya kita semua sama-sama berharap agar ke depan ada regulasi yang tepat untuk mengurangi, bahkan menghapus kejahatan seksual terhadap anak”terang Yohana di akhir pernyataannya.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : humas.kpppa@gmail.com