Press Release : Perempuan Dan Anak Indonesia Masih Mengalami Diskriminasi
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
Perempuan dan Anak Indonesia Masih Mengalami Diskriminasi
Siaran Pers Nomor: 28 /Humas KPP-PA/4/2016
Jakarta,– Perempuan perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam pembangunan di segala bidang. Namun dalam kehidupan sehari-hari, perempuan masih mengalami ketidakadilan akibat diskriminasi gender, seperti peminggiran atau kemiskinan (marjinalisasi), sub ordinasi, pelabelan (stereotype), kekerasan dan beban kerja. Saat ini jumlah perempuan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia (49,75 persen). Data Komnas Perempuan, kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 293.220 kasus. Demikian dikatakan Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Dewi Yuni Muliati dalam acara Sosialisasi PUG, PP dan PA Bagi Tokoh Keagamaan, Kemasyarakatan, Akademisi dan Lembaga Riset, di Hotel Crowne, Rabu (6/4).
Menurut Dewi, selain perempuan, anak yang jumlahnya sepertiga ( 32,9 persen ) dari penduduk Indonesia juga masih mengalami kekerasan dan diskriminasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan di beberapa pasalnya sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Perubahan pasal tersebut terkait dengan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Namun demikian masih banyak anak yang mengalami kekerasan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GN AKSA) juga sudah dikeluarkan, namun belum memberikan hasil yang optimal untuk menghentikan kekerasan terhadap anak”.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) disebutkan Dewi, memiliki 3 isu strategis, yaitu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun 2016 KPP-PA memiliki 3 program/kegiatan unggulan yang disebut 3 Ends (Three Ends/ tiga akhiri) yaitu: (1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi.
“Dengan melihat bahwa urgensi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah dalam melaksanakan roda pembangunan tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, perlu bermitra dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki lingkup kerja serta jejaring struktural yang menjangkau hingga wilayah akar rumput (grassroots), sehingga akan menjadi mitra yang strategis pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peran akademisi dan lembaga riset penting dalam mendukung program pemerintah melalui kajian dan riset yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan kebijakan,” jelas Dewi.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com