Press Release : Restitusi, Kompensasi Kerugian Bagi Anak Korban Tindak Pidana
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
PRESS RELEASE
Restitusi, Kompensasi Kerugian Bagi Anak Korban Tindak Pidana
Siaran Pers Nomor: 11/Humas KPP-PA/2/2016
Jakarta – Maraknya kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, ironisnya menjadi pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial lainnya. Berdasarkan Data Kasus Pengaduan Anak oleh KPAI sejak Januari 2011 hingga Juli 2015 tercatat 1.111 kasus pornografi dan cyber crime, 702 kasus kekerasan fisik, 197 kasus kekerasan psikis, 1.694 kasus kekerasan seksual, serta 895 kasus trafficking dan eksploitasi.
Jumlah diatas memberikan gambaran bahwa tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini merupakan fenomena gunung es dimana kasus yang dilaporkan lebih sedikit dari kejadian yang sesungguhnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengungkapkan, “Dibalik fenomena tersebut masih tersimpan hal-hal yang justru luput dari sorotan media massa dan masyarakat pada umumnya. Bahwa anak korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi karena masa depan anak menjadi taruhannya, kerugian yang dialami sang anak tidak hanya sebatas pada luka fisik, psikis, maupun sosial semata. Namun keluarga anak korban atau ahli warisnya mengalami kerugian materiil dan/imateriil dalam bentuk kehilangan barang, uang untuk membayar pengobatan dan lain-lain.”
Untuk menangani hal tersebut, Menteri Yohana juga menambahkan, “Dalam hal ini KPP dan PA sedang mengupayakan dengan menyusun PP tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dimana anak yang mendapatkan restitusi dalam Rancangan PP tersebut meliputi : anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/psikis, serta anak korban kejahatan seksual.”
Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Permohonan untuk mendapatkan restitusi dapat diajukan oleh anak korban tindak pidana yang harus didampingi oleh orangtua/wali, ahli warisnya atau melalui Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mengajukan restitusi ini, diharapkan para pendamping anak telah membekali diri dengan berkas identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang tindak pidana, uraian kerugian yang diderita, jumlah restitusi yang diminta dan bentuk restitusi yang diminta.
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3448510,
e-mail : humas.kpppa@gmail.com