Republik Korsel Meminta Dukungan Indonesia dalam Penyelesaian Jugun Ianfu
Pertemuan Bilateral antara Menteri PP-PA dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan di sela sidang CSW 59 di New York
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan, Kim Heejung di sela sidang sesi ke-59 Commission on the Status of Women (CSW 59) di UN HQ, New York, AS (10/3)
Pertemuan yang merupakan inisiatif Menteri KG & Keluarga Republik Korea Selatan ini membahas isu "Jugun Ianfu" (perbudakan sex/ wanita penghibur) oleh Pemerintah Militer Jepang di wilayah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II.
Korea merupakan salah satu negara dengan korban Jugun Ianfu yang cukup banyak. Praktek sex slavery tersebut telah meninggalkan dampak mendalam bukan hanya bagi para korban tetapi juga komunitas dan generasi pasca PD II, seperti trauma psikologis dan stigma yang terus melekat pada korban dan keturunannya.
Sebagian korban menuntut Pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara langsung, merehabilitasi nama mereka (para korban), dan memastikan Jugun Ianfu sebagai bagian dari kurikulum di pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Jepang. Untuk itu, Menteri KG & Keluarga Republik Korea meminta dukungan agar hal ini dapat didaftarkan di badan UNESCO PBB.
Sementara itu, persoalan Jugun Ianfu di Indonesia, berada pada fase pemulihan. Pemerintah Jepang telah meminta maaf kepada Pemerintah melalui Presiden RI dan memberikan santunan untuk para korban. Santunan tersebut digunakan untuk pembangunan Panti Sosial Tresna Wedha (PSTW) di beberapa provinsi atas kesepakatan Pemerintah RI dan Jepang. Pada saat ini, bagi Indonesia, kompensasi lebih lanjut didelegasikan kepada Kemensos sebagai penanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [ATK]